PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 193 K/PDT.SUS-PHI/2023)

Pakpahan, Mathius Caesario (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 193 K/PDT.SUS-PHI/2023). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (383kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (280kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (385kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)

Abstract

Hubungan Kerja dapat diartikan sebagai suatu hubungan yang terjalin antara pekerja/buruh dan pengusaha. Secara formal, hubungan kerja tercipta dari adanya suatu perjanjian kerja. Rumusan Masalah dalam Skripsi ini adalah bagaimana tata cara pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja status perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan, dan bagaimana analisa putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Medan tentang pemutusan hubungan kerja oleh PT. Belawan Indah terhadap pekerja sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 193K/PDT.SUS-PHI/2023) Penelitian ini merupakan metode penelitian yang penulis menggunakan yakni menggunakan penelitian yuridis normatif atau sering dikenal dengan penelitian doktrinal. Yuridis normatif yakni penelitian hukum dengan menggunakan sumber pada data sekunder yang di gunakan untuk landasan pada penelitian untuk menggunakan sumber dasar dari peraturan yang telah berlaku serta sumber bacaan yang berhubungan berdasarkan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tata cara PHK dilandasi oleh prinsip dasar yang tersurat dalam ketentuan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, yakni prinsip PHK sebagai upaya terakhir dalam hubungan industrial. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan PHK secara sepihak tanpa terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang./An employment relationship can be defined as a relationship between workers/laborers and employers. Formally, an employment relationship is created from an employment agreement. The problem formulation in this thesis is how to terminate the employment relationship for workers with an indefinite-term employment agreement status who experience unilateral termination of employment by the company, and how the analysis of the decisions of the Supreme Court and the Medan District Court regarding the termination of employment by PT. Belawan Indah against workers is in accordance with applicable provisions (Case Study: Supreme Court Decision Number 193K/PDT.SUS-PHI/2023). This research uses a normative juridical research method, often known as doctrinal research. This method utilizes secondary data as a basis for the research, drawing on existing regulations and related reading materials. The research results show that the procedures for termination of employment are based on the basic principles stated in Article 151 of Law No. 13 of 2003, namely the principle of termination of employment as a last resort in industrial relations. Employers are not permitted to carry out unilateral termination of employment without first seeking a resolution through mechanisms stipulated by law.

Actions (login required)

View Item