Analisis Yuridis Batasan Penyebaran Konten LGBT Pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Perspektif Kesusilaan Dan Kebebasan Berekspresi

Sianturi, Tasya Imelda (2026) Analisis Yuridis Batasan Penyebaran Konten LGBT Pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Dalam Perspektif Kesusilaan Dan Kebebasan Berekspresi. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (435kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (498kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (398kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (427kB)

Abstract

Kata Kunci : UU ITE, Pasal 27 ayat (1), LGBT,kesusilaan, kebebasan berekspresi. Nilai kesusilaan dalam masyarakat Indonesia sering menimbulkan perdebatan terkait keberadaan konten LGBT di media sosial. Sebagian pihak memandang konten LGBT sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM), serta menegaskan bahwa tidak semua konten LGBT mengandung unsur pornografi. Namun, dalam praktik hukum di Indonesia, penyebaran konten LGBT kerap dikaitkan dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ketentuan yang dianggap melanggar nilai kesusilaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan UU ITE terhadap konten LGBT di ruang digital; dan bagaimana pembatasan Hak Asasi Manusia (HAM) diterapkan dalam konteks pengaturan konten tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach). Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tertier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan di analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU ITE terhadap konten LGBT umumnya didasarkan pada interpretasi pasal-pasal yang berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, meskipun UU ITE tidak secara eksplisit melarang orientasi seksual tertentu. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pelaksanaan Hak Asasi Manusia dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang bertujuan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga moralitas, ketertiban umum, dan keamanan / Keywords : ITE Law, Article 27 paragraph (1), LGBT,morality, freedom of expression. Moral values within Indonesian society frequently give rise to debates regarding the presence of LGBT content on social media. Some groups view LGBT content as a form of freedom of expression protected by Human Rights, emphasizing that not all LGBT-related content falls within the scope of pornography. However, in legal practice in Indonesia, the dissemination of LGBT content is often associated with the application of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), particularly provisions deemed to violate standards of morality. The formulation of the research problems in this study concerns how the ITE Law is applied to LGBT content in the digital space and how limitations on Human Rights are implemented within the context of regulating such content. This research employs a normative legal research method with a conceptual approach. The data consist of primary legal materials, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Electronic Information and Transactions Law, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. In addition, secondary legal materials include books and other legal literature, while tertiary legal materials consist of dictionaries. The collected legal materials are then systematically organized and analyzed. The findings indicate that the application of the ITE Law to LGBT content is generally based on interpretations of provisions related to morality and public order, even though the ITE Law does not explicitly prohibit specific sexual orientations. The study also emphasizes that the exercise of Human Rights may be limited by law insofar as such limitations aim to respect the rights and freedoms of others and to maintain morality, public order, and security.

Actions (login required)

View Item