ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI ERAIRAN INDONESIA

Murti, Dwi Dyah Mumpuni Ririh (2026) ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL DI ERAIRAN INDONESIA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftarisi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (511kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (596kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (689kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (695kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (323kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (448kB)

Abstract

ABSTRAK A Nama : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti B NIM : 2340058040 C Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum D Judul : Analisis Pelaksanaan dan Pengawasan Hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Indonesia E Halaman : i-xii + 127 Halaman + Daftar Pustaka F Kata Kunci : Pemanduan kapal, penundaan kapal, pengawasan hukum, sanksi administratif, Hukum Administrasi Negara G Ringkasan Isi : Jasa pemanduan dan penundaan kapal penting dalam menjaga keselamatan pelayaran, kelancaran arus kapal, serta keteraturan penyelenggaraan pelabuhan di perairan Indonesia. Dalam praktiknya, pelayanan ini melibatkan Pemerintah, Pengawas Pemanduan, dan Badan Usaha Pelabuhan atau Pengelola Terminal penerima pelimpahan kewenangan, sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan hukum agar pelayanan berjalan tertib dan bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum jasa pemanduan dan penundaan kapal telah memberikan dasar kewenangan yang cukup jelas, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan koordinasi antarotoritas, kesenjangan pembuktian administratif, risiko penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya digitalisasi pengawasan. Dalam hal ini, instrumen digital seperti Sipandu berperan sebagai instrumen pendukung pengawasan dan pencatatan administratif yang dapat memperkuat transparansi dan evaluasi pelayanan. Disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan dan sanksi administratif dalam penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Administrasi Negara. Namun, penguatan kapasitas kelembagaan, tertib administrasi, dan optimalisasi sistem informasi masih diperlukan agar keselamatan pelayaran, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum dapat terwujud lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, Hukum Pelayaran, dan Hukum Kepelabuhanan serta menjadi masukan bagi pemerintah dan penyelenggara jasa agar pengawasan, kepatuhan administratif, dan keselamatan pelayaran dapat berjalan lebih efektif. H Daftar Acuan : 26 Buku + 23 Jurnal + 13 Perundang-undangan I Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H."/"ABSTRACT A Name : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti B Student ID : 2340058040 C Faculty / Department : Faculty of Law / Department of Law D Title : An analysis of the Implementation and Legal Supervision of Pilotage and Towage Services in Inodonesian Waters E Pages : i-xii + 127 Pages + Bibliography F Keywords : Pilotage services, towage services, legal supervision, administrative sanctions, Administrative Law G Summary of Content : Pilotage-towage services play an important role in ensuring maritime safety, efficient vessel traffic, and the orderly operation of ports in Indonesian waters. These services involve the Government, Pilotage Supervisors, and Port Business Entities (Badan Usaha Pelabuhan) or Terminal Operators that have received delegated authority. Therefore, legal regulation and supervision are required to ensure orderly and accountable service delivery. The findings indicate that the legal framework governing pilotage and towage services provides a clear basis of authority. However, its implementation still faces several challenges: limited human resources, inter-agency coordination issues, gaps in administrative evidence, risks of abuse of authority, and the suboptimal digitalization of supervision. Digital instruments such as Sipandu support supervision and administrative record-keeping, thereby enhancing transparency and service evaluation. This study concludes that the mechanisms of supervision and administrative sanctions in the provision of pilotage and towage services are generally consistent with the principles of Administrative Law. Nevertheless, strengthening institutional capacity, improving administrative order, and optimizing information systems remain necessary to enhance maritime safety, legal certainty, and the protection of public interests. The study is expected to contribute to the development of Administrative Law, Maritime Law, and Port Law, while providing recommendations for improving supervision and administrative compliance. H References : 26 Books + 23 Journal + 13 Statues I Supervisor I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. Supervisor II : Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Actions (login required)

View Item