Tinjauan Normatif Terhadap Kriteria Penilaian ‘Perbuatan Yang Terpuji’ Dalam Pidana Mati Menurut Kuhp Baru

Suranta, Edi (2026) Tinjauan Normatif Terhadap Kriteria Penilaian ‘Perbuatan Yang Terpuji’ Dalam Pidana Mati Menurut Kuhp Baru. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (924kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (357kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (488kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (419kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (288kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (176kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (287kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (108kB)

Abstract

Pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memungkinkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan “perbuatan yang terpuji” selama masa percobaan. Namun, frasa tersebut tidak memiliki parameter yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan norma kabur (vague norm) dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kepastian hukum frasa “perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP serta implikasinya terhadap kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut juga KUHP Lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut juga KUHP Baru, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, serta peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “perbuatan yang terpuji” dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP belum memenuhi prinsip kepastian hukum karena tidak memiliki parameter yang jelas dan terukur, sehingga menimbulkan norma kabur (vague norm) serta membuka ruang penafsiran yang berbeda-beda. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi terhadap kemanfaatan hukum karena berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, mengurangi rasa keadilan, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana./ The conditional death penalty under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code allows the commutation of a death sentence to life imprisonment if the convicted person demonstrates “commendable conduct” during the probationary period. However, the phrase lacks clear parameters, creating the potential for a vague norm and legal uncertainty. Therefore, this study examines the legal certainty of the phrase “commendable conduct” as stipulated in Article 100 paragraph (4) of the Criminal Code and its implications for legal utility within the Indonesian criminal justice system. This research is normative legal research employing a statutory approach. The data used consist of secondary legal materials, including primary legal sources such as Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations (the Old Criminal Code), Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the New Criminal Code), Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, and other relevant laws and regulations. The results indicate that the phrase “commendable conduct” in Article 100 paragraph (4) of the Criminal Code does not fulfill the principle of legal certainty because it lacks clear and measurable parameters, thereby creating a vague norm and allowing for varying interpretations. This ambiguity affects legal utility by potentially causing inconsistency in law enforcement, diminishing the sense of justice, and reducing public trust in the criminal justice system.

Actions (login required)

View Item