Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kepanjen 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn

Sari, Yemima Kartika Sari (2026) Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Menyebabkan Kematian Dalam Upaya Pembelaan Terpaksa (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Kepanjen 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (332kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (458kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (315kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (283kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (249kB)

Abstract

Pembelaan terpaksa merupakan bentuk upaya perlindungan diri sendiri, orang lain, kehormatan secara seksualitas, serta harta benda pribadi atau milik orang lain. Pembelaan ini dilakukan untuk menghentikan ancaman serangan atau serangan yang secara hukum dianggap tidak sah. Pengaturan mengenai pembelaan terpaksa bertujuan memberikan dasar pembenaran hukum bagi perlawanan terhadap ketidakadilan. Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum terkait pembelaan terpaksa yang mengakibatkan tiadanya nyawa seseorang, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/Pn Kpn. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif. Pembahasan pada penelitian dilakukan melalui analisis berbagai dokumen hukum, termasuk undang-undang, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum relevan lainnya. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan teori keadilan menurut John Rawls. Bahan sekunder berupa buku ajar, artikel jurnal, hasil riset, karya ilmiah pakar hukum, serta bahan tersier seperti kamus. Analisis penelitian menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pembelaan terpaksa yang melebihi batas kewajaran (noodweer exces) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Wetboek van Strafrecht serta Pasal 43 KUHP Nasional. Sistem pidana Indonesia mengakomodasi pengaturan perlawanan terhadap ketidakadilan berupa ancaman atau serangan yang tidak sah. / Forced defense serves as a form of self-protection for oneself, others, sexual honor, and personal or others' property. This defense aims to repel both imminent threats and attacks deemed legally unlawful. The regulation of forced defense provides a legal justification basis for resisting injustice. This research focuses on legal certainty regarding forced defense resulting in someone's death, as reflected in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn. This study employs a normative legal approach. The discussion analyzes various legal documents, including statutes, doctrines, jurisprudence, and relevant legal literature. The theoretical framework draws from Gustav Radbruch's theory of legal certainty and John Rawls' theory of justice. Secondary materials include textbooks, journal articles, research findings, scholarly works by legal experts, and tertiary sources such as dictionaries. The analysis concludes that the defendant's actions fulfilled all elements of excessive necessity defense (noodweer exces) as stipulated in Article 49(2) of the Wetboek van Strafrecht and Article 43 of the National Criminal Code. Indonesia's criminal justice system accommodates resistance against injustice through unlawful threats or attacks.

Actions (login required)

View Item