TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH “PELAKU ANAK” (STUDI KASUS:PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)

Panjaitan, Raphael Ricardo Cristopher (2026) TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR OLEH “PELAKU ANAK” (STUDI KASUS:PUTUSAN NOMOR 2/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (989kB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (790kB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (731kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (497kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (518kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (252kB)
Preview	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (545kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana seksual merupakan persoalan serius yang menuntut keseimbangan antara prinsip perlindungan anak, keadilan bagi korban, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan pada dasarnya telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam putusan a quo, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban, mengingat perbuatan dilakukan secara berlanjut dan menggunakan bujuk rayu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek non-yuridis pelaku anak dibandingkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban.Oleh karena itu,diperlukan keseimbangan yang lebih proporsional antara perlindungan anak pelaku dan keadilan substantif bagi korban dalam praktik peradilan pidana anak./This study aims to analyze the enforcement of criminal law against children as perpetrators of the crime of child molestation and examine the judge's legal considerations in Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl. The phenomenon of children as perpetrators of sexual crimes is a serious issue that requires a balance between the principles of child protection, justice for victims, and certainty. Legal. This study uses a normative juridical research method with a statutory and case-based approach. The data used are sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through systematic interpretation. The results of the study indicate that law enforcement against child perpetrators of sexual abuse essentially refers to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, prioritizing the principles of guidance and the best interests of the child. However, in the a quo decision, the sentence imposed is deemed not to fully reflect a sense of justice for the victim, considering that the act was committed continuously and used persuasion as stipulated in Article 81 of the Child Protection Law and Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code. The judge's considerations focused more on the non-legal aspects of the child perpetrator than on the impact on the victim. Therefore, a more proportional balance is needed between the protection of the child perpetrator and substantive

Actions (login required)

View Item