TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI BUKTI WAJIB DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN POLA KEMATIAN TIDAK WAJAR

Sitompul, Evans Matthew Christian (2026) TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI BUKTI WAJIB DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN POLA KEMATIAN TIDAK WAJAR. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

Preview	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (589kB) | Preview
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (625kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (570kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (732kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (355kB)
Preview	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (363kB) | Preview

Abstract

Autopsi merupakan mekanisme ilmu kedokteran untuk membedah mayat baik sebagai penemuan ilmiah hingga multidisiplin untuk keilmuannya. Dalam ketentuan Pasal 133 KUHAP memberikan kewenangan pada penyidik untuk memanggil ahli dalam rangka pemeriksaan bedah mayat. Dalam hal tidak dapat lagi dihindari, dalam ketentuan Pasal 134 penyidik dapat melakukan autopsi dan memberitahukan kepada keluarga korban terlebih dahulu untuk melakukan autopsi. Isu hukum yang akan diangkat dalam penelitian ini terletak pada bagaimana pengaturan hukum dalam pelaksanaan autopsi forensik dalam tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar dengan bagaimana penerapan pelaksanaan autopsi forensik terkait pengungkapan tindak pidana pembunuhan dengan pola kematian tidak wajar. Melalui pendekatan yuridis, penelitian ini akan menganalisis landasan hukum yang mengandung norma dengan menggunakan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian dengan metode penelitian empiris-normatif melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan serta proses pemeriksaan autopsi, yaitu penyidik dan dokter spesialis forensik. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa terdapat ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan teori kepastian hukum yang dengan pelaksanaan autopsi forensik dan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan-penerapan pelaksanaan autopsi forensik yang belum memberikan perlindungan hukum bagi korban sebagaimana teori perlindungan hukum diperuntukkan./Autopsy is a medical science mechanism for dissecting corpses both as a scientific discovery and multidisciplinary for its science. The provisions of Article 133 of the Criminal Procedure Code give investigators the authority to summon experts for post-mortem examinations. In the event that it can no longer be avoided, in the provisions of Article 134 investigators can carry out an autopsy that can no longer be avoided and notify the victim's family in advance to carry out an autopsy. However, the provisions of Article 157 Paragraph (3) of Law Number 17 of 2023 concerning Health state that an autopsy requires family consent so that the regulations and their implementation have conflicting content and application. Through a juridical approach, this research will analyze the legal basis that contains norms using the theory of legal certainty and legal protection as an analytical knife in research using empirical-normative research methods through an interview process with parties who have the authority to carry out investigations and the autopsy examination process, namely investigators and forensic specialist doctors. The results of the research found that there is legal uncertainty in the content of laws and regulations relating to the implementation of forensic autopsies and there are deviations in the implementation of forensic autopsies which do not yet provide legal protection for victims.

Actions (login required)

View Item