ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Angelo, Jeremia Fevin (2026) ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN DAN KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (699kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (827kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (661kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (648kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (596kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (627kB)

Abstract

Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga keuangan negara menjadi berkurang dan terganggu serta mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara kejurang kehancuran. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang kini menonjol adalah tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri, (b) menyalahgunakan jabatan atau kedudukan, dan (c) merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Perkara yang diteliti oleh penulis adalah putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Penulis memilih topik tersebut pada kajian penulisan ini karena karena penjatuhan pidana denda oleh Hakim pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa selaku korporasi dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik tujuan pemidanaan absolut, relatif, maupun gabungan. Metode penelitian hukum yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approaach). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peraturan perundang-undangan pendukung lainnya, serta putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku karangan para sarjana, jurnal-jurnal hukum terkait dengan isu hukum. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, sumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perbuatan terdakwa pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst tersebut menjadi ranah pertanggungjawaban secara pidana dalam subjek hukum yaitu korporasi. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana denda oleh Hakim pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa selaku korporasi dan tidak memenuhi rasa keadilan, karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik tujuan pemidanaan absolut, relatif, maupun gabungan.Corruption is an action that is detrimental to state finances or the state economy so that state finances become reduced and disrupted and result in quite extensive negative impacts and can bring the country to the brink of collapse. The elements of criminal acts of corruption that are currently prominent are three elements, namely (a) enriching oneself, (b) abusing one's position or position, and (c) causing harm to the State's finances or economy. The case studied by the author is decision number 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. The author chose this topic in this writing study because the judge's imposition of fines in this case has not had a deterrent effect on the defendant as a corporation and does not fulfill a sense of justice, because the amount of fines imposed on the defendant is low and does not fulfill the objectives of the sentence, either the objective of absolute punishment. , relative, or combined. The legal research method used by the author is normative juridical. The approach method used is the statutory approach (Statute Approaach). The data used is secondary data in the form of primary legal materials including: Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, other supporting laws and regulations, as well as decision number 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst. Secondary legal materials are obtained from books written by scholars, legal journals related to legal issues. The tertiary legal materials that the author uses are the Big Indonesian Dictionary (KBBI), legal dictionaries, internet sources related to the legal issues discussed. The conclusion of this research is that the defendant's actions in Decision Number 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst fall into the realm of criminal responsibility in the legal subject, namely corporations. The author is of the opinion that the judge's imposition of a fine in this case did not have a deterrent effect on the defendant as a corporation and did not fulfill a sense of justice, because the amount of the fine imposed on the defendant was low and did not fulfill the objectives of punishment, whether absolute, relative or combined.

Actions (login required)

View Item