Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Sidabutar, Zefani Maiwan (2026) Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_DaftarIsi_DaftarGambar_DaftarTabel_Daftar_DaftarSingkatan_DaftarLampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (312kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (289kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (249kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (213kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (111kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (116kB)

Abstract

Sistem hukum selama ini cenderung terpaku pada hukuman penjara (retributif), namun cara konvensional ini sering kali mengabaikan pemulihan kondisi korban dan justru bisa merusak hubungan sosial dimasyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif solusi dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk membedah bagaimana prinsip keadilan restoratif diimplementasikan dalam menangani perkara penganiayaan serta mengukur sejauh mana kemanfaatan hukum yang dihasilkan bagi korban, pelaku, dan lingkungan sosial mereka. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis berbagai regulasi terbaru, seperti Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang kini menjadi payung hukum bagi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kajian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif merupakan terobosan humanis yang mengutamakan musyawarah di atas hukuman formal. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan ini berhasil memberikan jaminan pemulihan komprehensif bagi korban, sekaligus membangkitkan tanggung jawab moral pelaku tanpa beban stigma sosial. Implementasi konsep ini menjadi pilar penting bagi transformasi hukum Indonesia, menggeser fokus dari kekakuan legalistik menuju pencapaian keadilan substantif. / The prevailing legal system in Indonesia has long leaned toward a retributive approach, primarily prioritizing imprisonment. However, this conventional method often overlooks the restoration of the victim's condition and risks fracturing social bonds within the community. This research examines the implementation of restorative justice as an alternative solution for handling criminal cases of maltreatment in Indonesia. The primary focus of this study is to dissect how restorative justice principles are applied in maltreatment cases and to measure the resulting legal benefits for victims, perpetrators, and their social environment. Utilizing a normative legal research method, the author analyzes recent regulations, such as Police Regulation No. 8 of 2021 and Prosecution Service Regulation No. 15 of 2020, which currently serve as the legal framework for out-of-court settlements. The study concludes that restorative justice represents a humanistic breakthrough that prioritizes deliberation over formal punishment. The findings indicate that this approach successfully guarantees comprehensive recovery for victims while fostering genuine moral accountability in perpetrators without the burden of lasting social stigma. Implementing this concept serves as a vital pillar for Indonesia's legal transformation, shifting the focus from rigid legalism toward achieving substantive justice.

Actions (login required)

View Item