PROBLEMATIK HUKUM PEMBATALAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH NOTARIS

GINTING, DICKY SAPUTRA (2025) PROBLEMATIK HUKUM PEMBATALAN AKTA NOTARIS SEBAGAI AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH NOTARIS. S1 thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Secara khusus penelitian ini dimaksudkan guna mengetahui bagaimana pertanggung jawaban akibat dari perbuatan notaris yang melawan hukum dari pembatalan akta yang di buatnya Rumusan masalah penelitian adalah 1. Apakah notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu dimintakan pertanggung jawabannnya? 2.Bagaimana ganti kerugian sebagai bentuk pertanggung jawaban notaris akibat adanya pembatalan akta yang dibuat nya? Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau dokrinal. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, Sumber dan jenis data penelitian yang digunakan dalam kepentingan penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, praktek hukum dalam Perbuatan Melawan Hukum, tidak memberikan perumusan, melainkan hanya mengatur bila seseorang yang mengalami kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum, yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, akan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugianyang akan menjadi bentuk pertanggung jawaban notaris. Terdapat dua dalil yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu berdasarkan dalil Wanprestasi dan berdasarkan dalil Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menekankan kepada norma pertanggung jawaban dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum, terkait dengan perlindungan hukum pihak yang dirugikan."/"The purpose of this thesis research is to examine Unlawful Acts as regulated in Article 1365 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). Specifically, this study aims to understand how accountability arises from a notary's unlawful actions leading to the cancellation of deeds they have drafted. The research questions are:1. Is a notary who commits an unlawful act always held accountable?2. How is compensation determined as a form of notary accountability resulting from the cancellation of a deed they created? This thesis employs normative juridical or doctrinal research methods, utilizing statutory and conceptual approaches. The data sources used are secondary data. The findings indicate that, firstly, legal practice concerning Unlawful Acts does not provide a specific definition but stipulates that individuals who suffer losses due to another's Unlawful Act can file a claim for compensation, which becomes a form of notary accountability. There are two grounds for filing a compensation claim: breach of contract (wanprestasi) and Unlawful Acts. Article 1365 of the Civil Code emphasizes the norm of accountability in the event of an Unlawful Act, relating to the legal protection of the aggrieved party.

Actions (login required)

View Item