Kepastian Hukum dalam Penetapan Hak Milik Atas Aset Tanah Badan Hukum Gereja Katolik di Indonesia

Dianto, Albertus Ary (2026) Kepastian Hukum dalam Penetapan Hak Milik Atas Aset Tanah Badan Hukum Gereja Katolik di Indonesia. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Cover_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalCoverJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (383kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (517kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (461kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (571kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (192kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (141kB)

Abstract

Aset tanah bagi Badan Gereja Katolik merupakan kebutuhan penting yang menunjang keberadaan dan keberlangsungan karya kerasulan Gereja Katolik di Indonesia. Adanya multitafsir, ketidakjelasan, dan ketidakseragaman dalam memahami status legalitas Badan Hukum Gereja Katolik menunjukkan terjadinya kekaburan norma hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Hal tersebut menimbulkan hambatan yuridis maupun administrasi untuk mendapatkan kepastian hukum pemberian penetapan hak milik bagi aset tanah Badan Hukum Gereja Katolik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum tersebut dengan merumuskan konsep hukum relevan dan membangun argumentasi hukum yang menjawab tantangan kepastian hukum hak milik atas tanah. Melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode normatif yuridis, penelitian ini mengkaji hierarki peraturan perundang-undangan yang berkaitan pemberian penetapan hak milik atas tanah bagi badan Gereja Katolik berlandaskan Staatsblad 1927 dan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) Nomor 21 Tahun 2024. sehingga mempunyai kepastian hukum yang dapat menjadi pegangan dan pedoman pada saat pelaksanaan pendaftaran tanah. Kenyataan adanya hambatan yang terjadi pada kantor pertanahan akibat multitafsir dampak dari ketidakjelasan dan ketidakseragaman dalam menerapkan norma ketentuan perundang-undangan menunjukkan realitas hukum yang terjadi atas aparat kantor pertanahan BPN sebagai pelaksana pengurusan legalitas pertanahan di Indonesia. Bila merefleksikan bersandar pada pemikiran Guistav dan Bentham, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwasannya realitas hukum menunjukkan ketidakpastian hukum terhadap pemberian penetapan hak milik atas tanah bagi Badan Gereja Katolik.. Tiga (3) hal prinsip dasar dari tujuan hukum dirasakan masih jauh dari harapan. Penerapan yang mulititafsir atas ketentuan perundangan yang tidak seragam dan tidak jelas belum memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi Badan Gereja Katolik yang mengalami kebingungan atas kerumitan dan kesulitan terkait kultur aparat kantor pertanahan BPN yang jauh dari upaya untuk memberikan kepastian hukum. Semua itu tentunya tidak memberikan rasa kebahagiaan bagi Badan Hukum Gereja yang menata dan membereskan aset tanah kepemilikannya. wujud taat asas sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan negara hukum. Kata Kunci: aset tanah, hak milik, badan hukum, Gereja Katolik, kepastian hukum, kemanfaatan, pendaftaran tanah. / Land assets are a crucial need supporting the existence and sustainability of the Catholic Church's apostolic mission in Indonesia. The presence of multiple interpretations, lack of clarity, and inconsistency in understanding the legal status of Catholic Church legal entities indicate ambiguity in legal norms during land registration processes. This creates juridical and administrative obstacles to obtaining legal certainty for granting ownership rights over land assets belonging to Catholic Church legal entities. This study aims to analyze these legal issues by formulating relevant legal concepts and building legal arguments that address challenges to legal certainty of ownership rights over land. Using a statutory approach with normative juridical methods, it examines the hierarchy of legislation related to granting ownership rights over land to Catholic Church bodies, based on Staatsblad 1927 and the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Decision No. 21 of 2024. This ensures legal certainty as a guide for land registration implementation. In reality, obstacles at National Land Agency offices arise from multiple interpretations stemming from unclear and inconsistent application of statutory norms by land office officials responsible for land legality management in Indonesia. Reflecting on the thoughts of Gustav Radbruch and Jeremy Bentham reveals a common thread: legal reality shows uncertainty in granting ownership rights over land to Catholic Church bodies. The three basic principles of legal objectives justice, utility, and certainty, remain far from expectations. Multi-interpreted, inconsistent, and unclear statutory provisions fail to deliver justice and utility to Catholic Church bodies confused by the complexity and difficulties, including the culture of BPN officials who stray from efforts to provide legal certainty. This does not bring happiness to Church legal entities managing their land assets, despite their obedience to legal principles as part of the unitary Republic of Indonesia based on the rule of law. Keywords: land assets, ownership rights, legal entity, Catholic Church, legal certainty, utility, land registration.

Actions (login required)

View Item