Penyelesaian Sengketa Atas Sertipikat Hak Milik Diatas Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Putusan Nomor 131/PDT.G/2023/PN BLG)

Nainggolan, Sahat Tua (2026) Penyelesaian Sengketa Atas Sertipikat Hak Milik Diatas Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Putusan Nomor 131/PDT.G/2023/PN BLG). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarlsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak) HalJudulDaftarlsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (971kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (979kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (957kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (729kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (789kB)

Abstract

Sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat merupakan suatu sengketa yang sering terjadi di Masyarakat Indonesia, yang Dimana muncul akibat adanya tumpang tindih penguasaan dan pengakuan hak atas tanah, di mana kedua pihak merasa memiliki legitimasi hukum atas objek tanah yang sama. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama yaitu, Apa yang menjadi sengketa sertipikat hak milik diatas tanah adat ? dan Bagaimana Upaya hukum yang dilakukan akibat terjadinya sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya sengketa dan Upaya hukum yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun serta dianalisis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi penyebeb sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat dikarenakan adanya dualitas norma antara hukum agraria nasional dan hukum adat dan negara melalui BPN seharusnya tidak menerbitkan SHM No. 09/2008 tanpa verifikasi status tanah adat. Dan yang menjadi Upaya hukum dalam sengketa sertipikat hak milik diatas hak atas tanah adat adalah terlaksankannya Upaya hum dengan tidak hanya melindungi pemegang hak formal, tetapi juga menjamin akses keadilan bagi masyarakat adat. /Disputes regarding freehold certificates (SHM) issued on customary land rights are frequent occurrences in Indonesian society. These conflicts arise due to overlapping control and recognition of land rights, where both parties claim legal legitimacy over the same land object. This research addresses two primary problem formulations, What are the factors causing disputes over freehold certificates on customary land? and What legal remedies are pursued as a result of such disputes? This study aims to analyze the causes of these disputes and the applicable legal remedies.The research method employed is normative legal research with a descriptive-analytical approach. The study utilizes a statute approach and a case approach. Secondary data sources are used, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal materials are then organized and analyzed to conduct the research and complete this thesis. The research results indicate that the dispute over freehold certificates on customary land is caused by the duality of norms between national agrarian law and customary (adat) law. Furthermore, the state, through the National Land Agency (BPN), should not have issued SHM No. 09/2008 without conducting a thorough verification of the customary land status. The legal remedies in such disputes involve the implementation of legal efforts that not only protect formal rights holders but also ensure access to justice for indigenous communities.

Actions (login required)

View Item