TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN

SIDAURUK, SARJANI (2025) TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN IMBALAN JASA KURATOR ATAS SUATU KEPAILITAN YANG TELAH DIBATALKAN. S2 thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (339kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (381kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (308kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (284kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (214kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (257kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terkait pembayaran imbalan jasa kurator dalam kasus kepailitan yang dibatalkan. Pembahasan berfokus pada dasar hukum, kriteria penetapan, hingga implikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, seperti kreditor dan debitor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Permenkumham Nomor 18 Tahun 2021, kurator tetap memiliki hak atas imbalan jasa meskipun kepailitan dibatalkan. Hak tersebut ditetapkan melalui pertimbangan nilai aset, tingkat kesulitan tugas, dan kontribusi kurator selama proses kepailitan. Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi kunci utama dalam penetapan imbalan jasa kurator. Prinsip keadilan memastikan distribusi hak yang proporsional, sementara kepastian hukum memberikan kejelasan bagi semua pihak. Namun, penelitian juga menunjukkan adanya kendala, seperti potensi sengketa antara debitor dan kreditor, serta keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi khusus dalam pembatalan kepailitan. Sebagai rekomendasi, diperlukan revisi regulasi untuk memberikan pedoman yang lebih fleksibel dan komprehensif. Selain itu, penguatan peran pengadilan, peningkatan transparansi dalam dokumentasi kurator, serta penyediaan forum penyelesaian sengketa alternatif dianggap penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat tata kelola hukum kepailitan di Indonesia, khususnya terkait pembayaran imbalan jasa kurator. Kata Kunci: Pembayaran Imbalan Jasa Kurator, Kepailitan yang dibatalkan, Prinsip Keadilan, Prinsip Kepastian Hukum / This study discusses the legal insights related to the payment of imbalance in curator services in cases of cancelled bankruptcy. The discussion focuses on the legal basis, criteria for determination, and implications for involved parties such as creditors and debtors. Based on Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and Ministerial Regulation Number 18 of 2021, curators retain the right to compensation even if the bankruptcy is annulled. This entitlement is determined through considerations of asset value, the complexity of tasks, and the curator's contributions during the bankruptcy process. The study highlights that the principles of justice and legal certainty are crucial in determining curator fees. The principle of justice ensures proportional distribution of rights, while legal certainty provides clarity for all parties involved. However, challenges remain, including potential disputes between debtors and creditors and regulatory limitations that do Nomort fully accommodate special conditions in annulled bankruptcies. As recommendations, regulatory revisions are needed to provide more flexible and comprehensive guidelines. Strengthening the role of the court, increasing transparency in curator documentation, and providing alternative dispute resolution forums are also deemed important to ensure justice and legal certainty. This research aims to contribute to strengthening the governance of bankruptcy law in Indonesia, particularly concerning the payment of curator fees. Keywords: Curator fee payment, Annulled bankcruptcy, Principle of Justice, Legal Certainty

Actions (login required)

View Item