Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024)

AONUDIN, AONUDIN (2025) Tinjauan Yuridis atas Putusan Pengadilan Pajak terkait dengan Ketentuan Pasal 9 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (566kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (307kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (643kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (371kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (166kB)

Abstract

Dalam menyelesaikan perselisihan pajak, negara memegang peran penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, jelas, dan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak pengkreditan Pajak Masukan dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang PPN dan studi kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Tahun 2024. Fokus utama terletak pada koreksi atas permohonan restitusi sebesar Rp. 22.076.200.000 yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap PT Harapanjaya Bumipertiwi atas dasar penggunaan pasal yang telah dicabut, yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf a Undang- Undang PPN. Penelitian ini menggunakan kajian teori keadilan Adam Smith, Aristoteles, serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch sebagai pisau analisis karena teori keadilan Adam Smith untuk menilai kepastian, efisiensi, kenyamanan, dan kesetaraan beban pajak; teori keadilan Aristoteles untuk menelaah keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip keadilan distributif dan komutatif; serta teori tujuan hukum Gustav Radbruch untuk mengevaluasi konflik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penolakan hak pengkreditan oleh DJP dan penguatan oleh Pengadilan Pajak bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, melanggar asas legalitas karena menggunakan pasal yang telah dicabut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakefisienan sistem perpajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perpajakan harus memperhatikan tidak hanya aspek formal hukum, tetapi juga keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak konstitusional wajib pajak. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya pembaruan regulasi, pendekatan substansial dalam penegakan pajak, serta interpretasi hukum yang adil dan proporsional oleh aparat penegak hukum pajak. Kata kunci: Pajak Masukan, PPN, Keadilan Pajak, Teori Gustav Radbruch, Keadilan Adam Smith & Aristoteles. / In resolving tax disputes, the state plays a crucial role in ensuring that the dispute resolution process is carried out fairly, clearly, and beneficially for all parties involved. This research aims to analyze the right to credit Input Tax under the Value Added Tax (VAT) system based on the VAT Law and the case study of Tax Court Decision Number PUT-012524.16/2021/PP/M.IVA Year 2024. The primary focus is on the correction of a restitution request amounting to IDR 22,076,200,000, which was rejected by the Directorate General of Taxes (DGT) on the basis of a repealed article, namely Article 9 paragraph (8) letter a of the VAT Law. This study employs the justice theories of Adam Smith and Aristotle, as well as Gustav Radbruch’s theory of legal purpose, as analytical tools. Adam Smith’s theory assesses certainty, efficiency, convenience, and tax burden equity; Aristotle’s justice theory examines the balance of rights and obligations through the principles of distributive and commutative justice; and Radbruch’s legal purpose theory evaluates the conflicts between legal certainty, justice, and utility in the enforcement of tax law. The research uses a normative legal research method to gather the necessary data related to the issues under study. The data comprises secondary materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. Primary data is also used to support the secondary legal materials. Data analysis is conducted through qualitative juridical analysis. The results of the research indicate that the rejection of input tax credit rights by the DGT, and its affirmation by the Tax Court, contradicts the principle of substantive justice, violates the legality principle due to reliance on a repealed article, and leads to legal uncertainty and inefficiency in the tax system. The study concludes that tax administration must consider not only formal legal aspects but also justice, utility, and the protection of taxpayers constitutional rights. Recommendations include the need for regulatory reform, a substantive approach to tax enforcement, and fair and proportional legal interpretation by tax law enforcement authorities. Keywords: Input Tax, VAT, Tax Justice, Gustav Radbruch Theory, Adam Smith & Aristotle's Justice.

Actions (login required)

View Item