IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENATAAN RUANG DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT: ANALISIS KONFLIK PERIZINAN DAN KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG DI DAERAH

MAMBAY, CYFRIANUS YUSTUS (2026) IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PENATAAN RUANG DAN HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT: ANALISIS KONFLIK PERIZINAN DAN KESESUAIAN RENCANA TATA RUANG DI DAERAH. S2 thesis, PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (479kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (911kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (732kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (159kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (302kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan terhadap sistem perizinan dan kebijakan penataan ruang di Indonesia. Melalui penyederhanaan perizinan dan penerapan sistem berbasis risiko, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan investasi dan efisiensi tata kelola ruang. Namun, implementasinya menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait hak ulayat masyarakat adat dan kesesuaian perizinan dengan rencana tata ruang daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penataan ruang serta dampaknya terhadap pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Metode yang digunakan adalah penelitian Normatif-Empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus di beberapa daerah yang mengalami konflik perizinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih antara kebijakan perizinan berbasis Cipta Kerja dan rencana tata ruang daerah, yang berdampak pada marjinalisasi hak masyarakat adat atas tanah dan wilayahnya. Selain itu, lemahnya mekanisme konsultasi publik dan pelibatan masyarakat adat dalam proses penyusunan rencana tata ruang memperbesar potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penegasan kembali pengakuan hak ulayat dalam peraturan pelaksana untuk memastikan keadilan spasial dan keberlanjutan lingkungan. Kata kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, penataan ruang, hak ulayat masyarakat adat, konflik perizinan. / Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation brought significant changes to the licensing system and spatial planning policies in Indonesia. Through licensing simplification and the implementation of a risk-based system, this regulation was expected to increase investment and efficiency in spatial governance. However, its implementation has raised various issues, particularly regarding the customary rights of indigenous communities and the alignment of permits with regional spatial plans. This study aims to analyze the implications of the Job Creation Law on spatial planning and its impact on the recognition and protection of customary rights of indigenous communities. The method used is normative-empirical research, using legislative and conceptual approaches, and case studies in several regions experiencing licensing conflicts. The analysis shows that there is overlap between Job Creation-based licensing policies and regional spatial plans, which has resulted in the marginalization of indigenous communities' rights to their land and territories. Furthermore, weak public consultation mechanisms and the involvement of indigenous communities in the spatial plan development process increase the potential for social conflict. Therefore, policy harmonization between the central and regional governments is necessary, as well as reaffirmation of customary rights recognition in implementing regulations to ensure spatial justice and environmental sustainability. Keywords: Job Creation Law, spatial planning, customary rights of indigenous peoples, licensing conflicts

Actions (login required)

View Item