KAJIAN PENERAPAN HUKUM ADAT DIBANDING DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PERKARA PERZINAAN

Frans, Hasna Yuliet (2025) KAJIAN PENERAPAN HUKUM ADAT DIBANDING DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM PERKARA PERZINAAN. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (303kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (458kB)

Abstract

Dengan adanya Pasal tentang perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP. Membuktikan bahwa perzinaan merupakan perbuatan yang dipandang tercela dan dapat menjatuhkan martabat Bangsa dan Negara terkhususnya umat beragama oleh karena itu perlu adanya upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal perzinaan kepada mereka (suami atau istri) yang kedapatan melakukan perzinaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jerah kepada mereka yang melakukan perbuatan zinah tersebut. tetapi di sisilain penerapan hukum adat juga diberlakukan terhadap pelaku perzinahan. Hal ini membuktikan bahwa Penerapan Hukum adat juga dapat membawa dampak yang besar bagi penerapan hukum pidana dari segi penerapan hukum Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisa hukum pidana nasional dan hukum adat diterapkan dalam perkara perzinahan. 2) Untuk menganalisa perbandingan antara hukum pidana dan hukum adatdalam penyelesaian perkara perzinahan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif Sumber data yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Data dianalisis menggunakan analis kualitatif deskrptif. Hasil penelitian menunjukkan dalam hukum pidana nasional terkhususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat dalam Pasal 284 KUHP yang menjelaskan hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan di ancam pidana penjara paling lama 9 bulan Sedangkan dalam hukum adat laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinaan, secara Hukum Adat harus disidangkan dan disegerakan untuk dinikahkan. Setelah kejadian perbuatan zina tersebut diketahui, maka kedua pelaku tersebut diarak mengelilingi lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan agar kedua pelaku menyadari kesalahannya dan memberi efek jera terhadap kedua pelaku dan juga memberikan contoh agar masayarakat lain tidak melakukan perbuatan serupa./With the existence of an article on adultery in the Criminal Code hereinafter abbreviated as the Criminal Code. Proving that adultery is an act that is considered reprehensible and can bring down the dignity of the Nation and State, especially religious people, therefore it is necessary to have law enforcement efforts by law enforcement officers in applying the adultery article to those (husband or wife) who are caught committing adultery. This is also intended to provide a deterrent effect to those who commit adultery. but on the other hand the application of customary law is also applied to perpetrators of adultery. This proves that the Application of Customary Law can also have a major impact on the application of criminal law in terms of the application of law This study aims to 1) To find out and analyze national criminal law and customary law applied in adultery cases. 2) To analyze the comparison between criminal law and customary law in resolving adultery cases. The research method used is Normative Juridical research Data sources are secondary and primary legal materials. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the study show that in national criminal law, especially the Criminal Code, the prohibition of adultery and fornication has been determined in several articles contained in Book II. The first prohibition of adultery is regulated in Article 284 of the Criminal Code. The act of adultery or mukah, according to Article 284 of the Criminal Code, is sexual intercourse or intercourse outside of marriage committed by a man and a woman, both or one of whom are still bound by marriage to another person and is subject to a maximum imprisonment of 1 year or a maximum fine of category II, namely IDR 10 million. While in customary law, men and women who commit adultery, according to Customary Law must be tried and immediately married. After the incident of adultery is discovered, the two perpetrators are paraded around the surrounding environment. This aims to make the two perpetrators realize their mistakes and provide a deterrent effect on the two perpetrators and also provide an example so that other people do not commit similar acts.

Actions (login required)

View Item