TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN BERDASARKAN PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG = JURIDICAL REVIEW OF THE POWER OF THE PEACE ACT BASED ON ARTICLE 44 PARAGRAPH (5) OF THE ATR/BPN MINISTERIAL REGULATION NUMBER 21 OF 2020 CONCERNING HANDLING AND SETTLEMENT OF LAND CASES IN RESOLVING LAND DISPUTES THROUGH MEDIATION AT THE KARAWANG REGENCY LAND OFFICE

Fobia, Bella Febriani (2025) TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN BERDASARKAN PASAL 44 AYAT (5) PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG = JURIDICAL REVIEW OF THE POWER OF THE PEACE ACT BASED ON ARTICLE 44 PARAGRAPH (5) OF THE ATR/BPN MINISTERIAL REGULATION NUMBER 21 OF 2020 CONCERNING HANDLING AND SETTLEMENT OF LAND CASES IN RESOLVING LAND DISPUTES THROUGH MEDIATION AT THE KARAWANG REGENCY LAND OFFICE. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (401kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (671kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (462kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (442kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (274kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (281kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah di Kabupaten Karawang dilakukan melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang serta bagaimana kekuatan hukum dari akta perdamaian yang dihasilkan dari proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai alat untuk menganalisis dan memperjelas kepastian hukum dari akta perdamaian yang diperoleh melalui mediasi. Keputusan perdamaian memiliki pentingnya tersendiri dalam hukum, sehingga penulis dapat memahami bahwa kesepakatan perdamaian tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa seperti undang-undang, namun juga dapat ditegakkan secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, untuk memperoleh data yang diperlukan terkait permasalahan yang dibahas. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai tambahan dalam memperkaya bahan hukum. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dimulai dengan adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan karena produk Kantor Pertanahan. Selanjutnya, pejabat berwenang mengundang para pihak untuk melakukan mediasi dengan Kantor Pertanahan bertindak sebagai mediator. Namun, tidak semua proses mediasi berakhir dengan kesepakatan perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian berhasil tercapai, sesuai Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, para pihak harus memiliki niat baik untuk menjalankan kesepakatan tersebut dan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum letak tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian tersebut akan memiliki kepastian hukum dan dapat ditegakkan secara sah./This study aims to understand how land dispute resolution is carried out through mediation at the Karawang Regency Land Office, and how the legal force of the peace agreement resulting from this process is. The author uses Gustav Radbruch's theory of legal certainty as a tool to analyze and clarify the legal certainty of the peace agreement obtained through mediation. Peace agreements are important in the law, so the author can understand that peace agreements are not only binding on the parties involved like laws, but can also be enforced legally. The method used in this study is a normative legal research method to obtain the necessary data related to the issues discussed. The data used includes secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials, as well as primary data obtained through interviews with the Head of the Land Dispute Control and Resolution Section at the Karawang Regency Land Office, which adds to the legal materials. From the findings of this study, the author concludes that the process of resolving land disputes through mediation at the Karawang Regency Land Office starts with a complaint from a party who feels wronged due to the actions of the Land Office. Next, the authorized official invites the parties to mediate, with the Land Office acting as the mediator. However, not all mediation processes end in a peace agreement. If a peace agreement is successfully reached, according to Article 44 (5) of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the Land Office Regulation Number 21 of 2020 on the Handling and Resolution of Land Cases, the parties must have a good intention to carry out the agreement and register it at the District Court within the jurisdiction of the land location that is the subject of the dispute. As a result, the peace agreement will have legal certainty and can be legally enforced.

Actions (login required)

View Item