Analisis Hukum Nasional dan Hukum Internasional Yang Mempengaruhi Tanggungjawab Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingnya

Nicholas, Andreas (2025) Analisis Hukum Nasional dan Hukum Internasional Yang Mempengaruhi Tanggungjawab Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingnya. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_judul_Visi_Misi_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Daftar_Grafik_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Abstrak) HaljudulVisiMisiKataPengantarDaftarIsiDaftarGrafikDaftarGambarDaftarTabelAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (854kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (792kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (864kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (957kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (570kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (608kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis pengaruh hukum nasional dan internasional terhadap tanggung jawab Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Dengan menggunakan teori tanggung jawab dan kepastian hukum, penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia memenuhi kewajiban internasionalnya, khususnya berdasarkan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, meskipun bukan negara pihak. Hukum nasional Indonesia seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi, menjadi dasar normatif dalam menangani pengungsi. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi akibat kurangnya kepastian hukum, koordinasi antar-lembaga. Di sisi internasional, prinsip non-refoulement mengikat Indonesia dengan adanya kebiasaan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mengidentifikasikan permasalahan hukum. Ditemukanlah bahwa pendekatan berbasis tanggung jawab dan kepastian hukum diperlukan untuk memastikan perlindungan hak asasi pengungsi Rohingya tanpa mengabaikan kedaulatan nasional. Penelitian ini memberi rekomendasi penguatan kerangka hukum nasional dan kerja sama internasional untuk menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkelanjutan. / This study analyzes the influence of national and international law on Indonesia's responsibility in addressing Rohingya Refugees. Using the theories of responsibility and legal certainty, the research examines how Indonesia fulfills its international obligations, particularly under the 1951 Refugee Convention, despite not being a party to it. Indonesia's national law, such as Presidential Regulation No. 125 of 2016 on Refugee Handling, serves as a normative basis for managing Refugees. However, challenges arise in implementation due to a lack of legal certainty and inter-agency coordination.At the international level, the principle of non-refoulement binds Indonesia through international customary law. This study uses a normative legal research method with a statute approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary legal materials to identify legal problems. It was found that a responsibility-based approach and legal certainty are needed to ensure the protection of Rohingya Refugees' human rights without ignoring national sovereignty. This study provides recommendations for strengthening the national legal framework and international cooperation to create an effective and sustainable protection system.

Actions (login required)

View Item