Analisis yuridis putusan terhadap pelaku Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. (Studi Kasus: Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023)

Triyono, Oktaviyandi Prasetyo (2025) Analisis yuridis putusan terhadap pelaku Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. (Studi Kasus: Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_judul_Visi_Misi_Kata_Pengantar_Daftar_Isi_Abstrak) HaljudulVisiMisiKataPengantarDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (727kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (807kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (687kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (726kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (637kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (692kB)

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia, khususnya pada tahap penyidikan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Dalam penanganan kasus korupsi (Studi Kasus : Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023) yang melibatkan Prajurit TNI, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas mengenai alasan diadilinya prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diluar KUHPM di pengadilan militer dan penerapan aturan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI dalam putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan jenis data sekunder yang menggunakan bahan buku primer yaitu KUHP, Undang-Undang Militer, dan lainnya. Hasil yang dapat disimpulkan menegaskan adanya ketidaksingkronan dan ketidakjelasan yuridksi antara peradilan militer dan peradilan umum dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, khususnya tindak pidana umum seperti korupsi, dan memperlihatkan adanya penyalahgunaan jabatan dan dana yang seharusnya untuk kesejahteraan prajurit TNI AD. / The law enforcement of corruption in Indonesia, particularly during the investigation stage by the Attorney General's Office, the National Police, and the KPK, in handling corruption cases (Case Study: Decision Number 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023) involving TNI soldiers, demonstrates the need for increased coordination and supervision to achieve effective and just corruption eradication. The formulation of the problem in this research discusses the reasons for trying TNI soldiers who commit crimes outside the Military Criminal Code (KUHPM) in military courts and the application of legal rules related to corruption committed by TNI soldiers in the decision. This research was conducted using a normative legal research method with secondary data, utilizing primary legal materials such as the Criminal Code (KUHP), Military Law, and others. The results of the research are: the existence of asynchrony and jurisdictional ambiguity between military courts and general courts in handling criminal acts committed by TNI soldiers, particularly general crimes such as corruption, and demonstrate the abuse of power and funds that should have been used for the welfare of TNI Army soldiers

Actions (login required)

View Item