KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN DALAM HAL PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 22 TAHUN 2023

AGATHA PURBA, KEVIN (2024) KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN DALAM HAL PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 22 TAHUN 2023. S2 thesis, PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (317kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (354kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (341kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (395kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (211kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)

Abstract

Judul: KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENAGIHAN TERKAIT EKSEKUSI JAMINAN DALAM HAL PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 22 TAHUN 2023 Salah satu bentuk hukum yang mempunyai peranan nyata dan penting dalam kehidupan masyarakat adalah Perjanjian. Dalam kaitannya dengan pembelian kendraan bermotor, sebagai akibat keadaan ekonomi para pembeli, tidak jarang dilakukan dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga dalam rangka pelunasan harga kendraan bermotor. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah lembaga pembiayaan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga pembiayaan yang didasarkan kepada perjanjian pembiayaan, dalam praktiknya banyak megalami permasalahan, khussunya berkaitan dengan penagihan terhadap kendraan bermotor yang dijadikan jaminan. Hal inil disebabkan adanya berbagai aturan yang diterapkan. Oleh karena itu perlu dikaji dari aspek kepastian hukumnya. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian pembiayaan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dengan jenis data sekunder melalui teknik pengumpulan data studi literatur. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa restrukturisasi perjanjian perlindungan konsumen sepeda motor di perusahaan keuangan dilakukan untuk membantu para debitur dalam melunasi cicilan kreditnya. Peraturan Nomor 22 Tahun 2023 diterbitkan untuk lebih memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dengan memfasilitasi koordinasi pengendalian internal PUJK. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi Jaminan, Peraturan OJK / Title: Legal Certainty in Debt Collection Related to the Execution of Collateral in Motor Vehicle Financing Based on OJK Regulation No. 22 of 2023 One of the legal instruments that plays a tangible and significant role in societal life is the agreement. In the context of motor vehicle purchases, due to the economic conditions of buyers, transactions are often carried out with the assistance of a third party to complete payment for the vehicle. The third party referred to here is a financing institution. The financing facilities provided by these institutions are based on financing agreements which, in practice, often encounter various problems—particularly concerning the collection of motor vehicles used as collateral. Such issues arise due to the application of diverse and sometimes overlapping regulations. Therefore, it is necessary to examine these matters from the perspective of legal certainty. This research adopts a normative juridical method by analyzing various statutory regulations related to financing agreements. The legal approach employed in this study is the statutory approach, utilizing secondary data obtained through literature study techniques. The results of the analysis indicate that the restructuring of consumer protection agreements in motorcycle financing companies is conducted to assist debtors in completing their credit installments. OJK Regulation No. 22 of 2023 was issued to strengthen consumer protection in the financial services sector by facilitating improved coordination and internal control within financial service providers (PUJK). Keywords: Legal Certainty, Collateral Execution, OJK Regulation

Actions (login required)

View Item