Implentasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Konseling (Studi Kasus Di Kecamatn Kramat Jati)

Sihura, Hagawaomasi Zokho (2025) Implentasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Bimbingan Konseling (Studi Kasus Di Kecamatn Kramat Jati). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarisi DaftarGambarDaftarTabel Daftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (981kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (556kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (297kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (105kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (255kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (151kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (153kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin, khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Latar belakang kebijakan ini didorong oleh tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta tingginya angka kematian ibu dan bayi yang mengindikasikan rendahnya ketahanan keluarga. Kebijakan ini mengharuskan calon pengantin menjalani pemeriksaan kesehatan dan konseling pranikah sebagai prasyarat pernikahan, dengan tujuan mencegah permasalahan keluarga di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi di Puskesmas Kramat Jati sebagai pelaksana utama kebijakan. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan publik George C Edwards III yang mencakup empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, didukung oleh komunikasi internal yang efektif melalui forum mini lokakarya, sumber daya manusia yang kompeten, serta struktur birokrasi yang memadai. Namun, ditemukan juga hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikat layak kawin dan kurangnya sosialisasi kebijakan yang merata. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai keharusan mengikuti kebijakan ini antara pihak pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi, kualitas sumber daya manusia, serta upaya sosialisasi yang konsisten. Kajian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui pendekatan pencegahan berbasis kebijakan lokal. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Konseling Pranikah, Ketahanan Keluarga, Puskesmas, Sertifikat Layak Kawin./ABSTRACT This study aims to analyze the implementation of Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017 concerning Counseling and Health Examinations for Prospective Brides and Grooms, with a specific focus on Kramat Jati District, East Jakarta. The regulation was prompted by increasing divorce rates, domestic violence (DV), and high maternal and infant mortality rates, indicating poor family resilience. This policy requires prospective couples to undergo premarital health screening and counseling to prevent future family issues. A qualitative approach with a descriptive method was used. Data collection techniques included in-depth interviews, literature studies, and observations at Kramat Jati Community Health Center (Puskesmas) as the main implementing body. The theoretical framework adopted is George C. Edwards III’s policy implementation model, which focuses on four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the policy implementation has been relatively successful, supported by effective internal communication through mini-workshops, competent human resources, and an adequate bureaucratic structure. Nevertheless, there are obstacles such as low public awareness regarding the importance of the marriage eligibility certificate and the uneven dissemination of the policy. In addition, discrepancies in perception between the government and the public about the mandatory nature of the policy were noted. The study concludes that the success of policy implementation depends significantly on inter-agency coordination, the quality of human resources, and consistent public outreach. It recommends strategies to improve the effectiveness of this policy to foster stronger family resilience through preventive, policy-based approaches. Keywords: Public Policy, Premarital Counseling, Family Resilience, Community Health Center, Marriage Eligibility Certificate

Actions (login required)

View Item