Perlindungan Hukum Konsumen atas Wanprestasi yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Sistem Pre Order (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL)

Elsabrina, Lasmaria (2025) Perlindungan Hukum Konsumen atas Wanprestasi yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Sistem Pre Order (Studi Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (364kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (441kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (330kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (300kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (295kB)

Abstract

Transaksi jual beli dengan mekanisme pre order merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan antara para pihak, di mana pembeli mengajukan permintaan terhadap sejumlah barang yang nantinya akan diproduksi berdasarkan pesanan tersebut. Kesepakatan ini memuat kewajiban yang saling mengikat, mengatur pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak tersebut. Fokus utama dalam kajian ini adalah penelaahan terhadap norma-norma hukum perdata Indonesia yang mengatur mengenai konsekuensi hukum akibat tidak terpenuhinya prestasi (wanprestasi) dalam perjanjian jual beli pre order, serta analisis terhadap dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara yang tertuang dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. Kajian ini ditempuh melalui metode yuridis normatif yang berorientasi pada pendekatan legislatif, di mana data diperoleh secara kualitatif melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa referensi ilmiah dari buku-buku hukum, artikel jurnal, dan literatur relevan lainnya. Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier seperti kamus hukum turut digunakan untuk mendukung pemahaman terminologi yang digunakan. Temuan dalam penelitian ini dianalisis melalui pendekatan teori itikad baik dan teori perlindungan hukum sebagai kerangka konseptual utama untuk merespons isu-isu yang diangkat. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa suatu perjanjian jual beli dengan skema pre order dianggap sah secara hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini juga tercermin dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL, di mana perjanjian yang dituangkan dalam bentuk akta otentik antara para pihak diakui memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat secara yuridis. / A pre-order sales agreement is made by the parties who will transact by reaching an agreement regarding the quantity of goods to be ordered, which will then be produced according to the demand. This agreement contains the performance obligations to be fulfilled by both parties in order to meet their rights and duties. This research addresses the issue of the regulation of breach of contract in pre order sales agreements as governed by Indonesian Civil Law, as well as the considerations made by the judge in Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL. The research methodology used is Normative Juridical with a legislative approach, through library research using secondary data in the form of primary legal materials such as the Civil Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. While secondary legal materials obtained from legal books, journals, and other literature, as well as tertiary legal materials in the form of dictionaries. The results of the study use the theory of good faith and the theory of legal protection as the basis to address each issue, indicate that the validity of a pre-order sales agreement is considered valid if it fulfills the requirements of Article 1320 of the Civil Code. As stated in Decision Number 629/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL, an agreement made by the parties and documented in an authentic deed possesses valid evidentiary force in the eyes of the law.

Actions (login required)

View Item