PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Yang, Roxelina (2025) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (533kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (556kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (511kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (403kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (294kB)
	Text (Lampiran) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB)

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan upaya kompleks yang memerlukan pendekatan multi-dimensional, termasuk penerapan Restorative Justice (RJ). Restorative Justice dalam konteks tindak pidana korupsi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperkenalkan konsep pemulihan kerugian negara sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang bersifat restorative yakni pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan RJ dalam memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus relevansinya dengan nilai- nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, penelitian ini juga membahas terkait implementasi RJ dalam penyelenggaraan tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa UU Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara hanya menjadi faktor yang meringankan hukuman, tetapi tidak menghapus pidana terhadap pelaku. Dalam praktiknya, pendekatan RJ berpotensi bertentangan dengan semangat keadilan retributif yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun konsep RJ memiliki potensi dalam mengurangi kerugian negara dan mempercepat penyelesaian kasus, penempatannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan kurangnya transparansi dalam proses hukum. Oleh karenanya, kepercayaan publik terhadap penerapan RJ cenderung rendah, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau kerugian negara dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan penerapan RJ dilakukan secara selektif dan hanya pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kerugian negara yang relatif kecil dan adanya itikad baik dari pelaku. Adapun penerapan RJ dalam kasus korupsi harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta didukung oleh peraturan normatif yang tegas dan pengawasan berlapis yang efektif. Kata Kunci : Restorative Justice, Pemberantasan Korupsi / The Eradication of corruption in Indonesia is a complex effort that requires a mufti-dimensionaf approach, including the implementation of Restorative Justice (RJ). Restorative Justice in the context of corruption is regulated through Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Sentencing Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law, which introduces the concept of restoring state losses as one way to resolve cases. This concept aims to create Restorative Justice, namify restoring relations between perpetrators, victims, and the community, and reducing the burden on the justice system. This research method uses a type of Normative juridical research using secondary data, namely the applicable Laws and Regulations with an in-depth analysis of the effectiveness of the implementation of RJ in eradicating corruption,as well as its relevance to the values of Pancasila as the foundation of the state. In addition, this study also discusses the implementation of RJ in the implementation of criminal acts of corruption. From the result of the study, it can be concluded :that the Corruption Law Article 2 and Article 3 emphasize that the return of state losses is only a factor that mitigates the sentence but does not eliminate the criminal penalty against the perpetrator. In practice, the RJ approach has the potential to conflict with the spirit of retributive justice which aims to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption as an extraordinary crime. In addition, study also found that although the RJ concept has the potential to reduce state losses and accelerate the resolution of cases, its implementation is often hampered by weak supervision, political intervention, and lack of transparency in the legal process. Therefore, public trust in the implementation of RJ tends to be low, especially in cases involving high-ranking officials or large state losses. This shows the need to ensure that the implementation of RJ is carried out selectively and only in certain cases that meet certain criteria, such as relatively small state losses and good faith from the perpetrators. The application of RJ in corruption cases must be based on the principles of caution, transparency, accountability, and supported by firm normative regulations and effective multi-layered supervision. Keywords: Restorative Justice, Corruption Eradication Universitas

Actions (login required)

View Item