Kepastian Hukum Terhadap Sales Promotion Girl (SPG) Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Kasus Pelanggaran Waktu Kerja = Legal Certainty for Sales Promotion Girls (SPGs) as Daily Freelance Workers in Cases of Working Time Violations

Valenius Nathanael, Valenius Nathanael (2025) Kepastian Hukum Terhadap Sales Promotion Girl (SPG) Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Kasus Pelanggaran Waktu Kerja = Legal Certainty for Sales Promotion Girls (SPGs) as Daily Freelance Workers in Cases of Working Time Violations. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_Isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel) HalJudulAbstrakDaftarisi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (540kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (552kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (538kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (268kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (222kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (205kB)

Abstract

Indonesia memiliki banyak kegiatan yang di mana perusahaan sering mempekerjakan Sales Promotion Girl (SPG) untuk memasarkan produknya. Meski sudah ada pengaturan hukum terkait waktu kerja, seringkali menghadapi pelanggaran waktu kerja dan tidak diberikan upah lembur. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peranundang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dalam mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi sales promotion girl terhadap pelanggaran waktu kerja dan bagaimana akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap sales promotion girl. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif-empiris, yang melibatkan pengisian kuesioner dari responden. Peran undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerjadalam mengatur perjanjian kerja khususnya dalam waktu kerja sudahsangat jelas dan lengkap, karena dijabarkan secara rinci apa saja yangtercantum dalam perjanjian dan berapa lama waktu kerja dalamperaturantersebut sudah jelas, serta keterangan upah lembur juga sudah ada. Namunpada fakta lapangannya, masih banyak terjadi perilaku dari pengusahayang mempekerjakan SPG melewati batas waktu yang diperjanjikandantidak ada kompensasi lembur. Akibat hukum dari pelanggaran waktukerjaterhadap SPG ini ada tiga sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar (pemberi kerja), yaitu ada sanksi administrasi dengan berbagai tingkatan sanksi, kemudian sanksi perdata terkait perbuatan melawan hukum, dansanksi pidana yang dimana melanggar ketentuan pembayaran upah lembur. / Indonesia has many events where companies often hire Sales Promotion Girls (SPGs) to market their products. Although legal regulations regarding working hours exist, violations such as excessive working hours and unpaid overtime are still common. The research problem in this study focuses on how Law No. 6 of 2023 on Job Creation regulates employment agreements, particularly in protecting Sales Promotion Girls from working hour violations, and what the legal consequences are for such violations. This study employs a normative-empirical research method, involving questionnaires completed by sources or respondents The role of Law No. 6 of 2023 in regulating employment agreements, particularly regarding working hours, is well-defined and comprehensive. The law clearly specifies what must be included inthe contract, the exact duration of working hours, and the provisions forovertime pay. However, in practice, many employers still require SPGs towork beyond the agreed hours without providing overtime compensation. The law’s protection against working hour violations for SPGs remains insuficient. The legal consequences of working hour violations against SPGs include three types of sanctions for violators (employers): administrative sanctions with varying levels of severity, civil sanctions for unlawful conduct, and criminal sanctions for failing to comply withover time pay regulations.

Actions (login required)

View Item