Prosedur Penerbitan Dan Penagihan SKPD Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar Tahun 2024

Zalukhu, Inforningsih (2025) Prosedur Penerbitan Dan Penagihan SKPD Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar Tahun 2024. D3 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelLampiran) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiran.pdf Download (1MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Download (369kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Download (280kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Download (235kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pajak reklame dikenakan atas penyelenggaraan reklame yang berfungsi sebagai media promosi komersial maupun non-komersial yang merupakan salah satu sarana yang paling efektif bagi pelaku usaha. Setiap kali reklame dipasang di ruang publik, pemerintah daerah berhak memungut pajak atas penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan dan penagihan SKPD pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar Tahun 2024. Data sekunder yang digunakan adalah data realisasi penerimaan pajak reklame, pendaftar baru, perpanjangan, pembetulan, sanksi administrasi, SKPD Reklame, Surat pemberitahuan, surat himbauan, surat pemasangan stiker dan pemasangan stiker. Penerbitan SKPD reklame dimulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran objek pajak melalui website, kemudian dilakukan penelitian administrasi oleh satuan pelayanan dan penetapan, penelitian materiil oleh satuan pendataan, proses draf e-SKPD dan TTE e-SKPD oleh kepala Unit. Kemudian wajib pajak melakukan pembayaran atas e-SKPD yang keluarkan dalam jangka waktu 30 hari. Jika dalam rentang waktu yang ada wajib pajak tidak melakukan pembayaran, maka akan dilakukan penagihan SKPD Reklame yang diawali dengan surat himbauan, kemudian undangan konfirmasi tunggakan pembayaran pajak reklame, jika tidak dilaksanakan juga maka dikeluarkan surat pemberitahuan pemasangan stiker dan jika wajib pajak tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan pemasangan stiker. Setelah pemasangan stiker dan wajib pajak tidak melakukan pembayaran maka akan diserahkan kepada PPNS untuk dilakukan penagihan aktif oleh juru sita. Dalam keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda telat bayar dengan tarif 2% per bulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan dan penagihan SKPD Pajak Reklame pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Makasar Tahun 2024 sudah mengikuti aturan undang-undang perpajakan yang berlaku.Kata Kunci: Pajak reklame, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Pajak Daerah /Advertisement Taxes is imposed on the organization of advertising functioning as media for commercial and non-commercial promotion, which are among the most effective tools for business actors. Every time a advertising is installed in public space, the local government has the right to collect taxes on its use. This study aims to determine the procedures for issuing and collecting the Regional Tax Assessment Letter (SKPD) at the Regional Tax Collection Service Unit of Makasar District in 2024. The secondary data used includes data on advertising tax revenue realization, new registrants, renewals, corrections, administrative sanctions, SKPD advertising, notification letters, appeal letters, sticker installation letters, and the sticker installations themselves. The issuance of the SKPD advertising begins with taxpayers registering their tax objects via the website, followed by a formal review by the service and assessment unit, a material review by the data collection unit, then the e-SKPD draft process and digital signature by the Head of Unit. The taxpayer must then pay the issued e-SKPD within 30 days. If payment is not made within this period, the collection process begins with a notification letter, followed by an invitation to confirm the tax arrears; if this is also ignored, a sticker installation notice is issued. If payment still has not been made, the sticker will be installed. Should the taxpayer continue to default after sticker installation, the case is handed over to the Civil Servant Investigator (PPNS) for active collection by the bailiff. Late payments are subject to administrative sanctions in the form of late payment fines at a rate of 2% per month. Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of the issuance and collection of advertising Tax SKPD at the Regional Tax Collection Service Unit of Makasar District in 2024 has followed the prevailing tax laws and regulations.Keyword: Advertisement Taxes, Regional Tax Assesment Letter (SKPD), Regional Taxes

Actions (login required)

View Item