Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan, Peran dan Pertanggungjawaban Korporasi.

Sibarani, Horison (2025) Pencucian Uang Oleh Korporasi Melalui Sistem Keuangan, Peran dan Pertanggungjawaban Korporasi. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text HalJudulAbstrakDaftarIsi.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (654kB)
	Text BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (545kB)
	Text BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (598kB)
	Text BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (596kB)
	Text BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)
	Text DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (379kB)

Abstract

"Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sangat penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mencegah tindak pidana terdahulu. Penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi yang tegas diperlukan agar pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat dilakukan. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum positif terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai follow up crime. Dari perspektif hukum pidana 2) untuk mengetahui dan menjelaskan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh korporasi pengalihan dana melalui sistem keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber hukum yaitu bahan hukum primer dan skunder. Bahan hukum dianalisa menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu pencucian uang dari perspektif hukum pidana sebagai follow up crime oleh korporasi melalui pengalihan dana ke dalam sistem keuangan. Kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak lanjut dipisahkan dari tindak pidana terdahulu untuk mecapai tujuan pencegahan dan pemberantasan. Kompleksitas dalam praktik pencucian uang sangat menyulitkan penyidik, jaksa penuntut umum mengumpulkan alat-alat bukti, maka Undang- Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan beban pembuktian kepada terdakwa (sistem pembuktian terbalik). Adapun kendala pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dilingkungan korporasi yaitu lemahnya peraturan hukum, kompleksitas struktur korporasi, pemanfaatan lembaga keuangan, penggunaan teknologi skala besar, praktik manipulasi dan faktor lainnya. Pencucian uang dilakukan hanya untuk mencapai tujuan yaitu memperoleh harta kekayaan yang bersumber dari hasil kejahatan/ Prevention and combating of money laundering money laundering is very important to maintain national economic stability and prevent previous crimes and prevent previous criminal acts. Law enforcement with the imposition of strict sanctions is necessary in order to prevent and combating money laundering and money laundering can be done. This research aims 1) to know and explain the view of positive law on money laundering as a follow up crime as follow up crime from the perspective of criminal law 2) to from the perspective of criminal law 2) to know and explain the efforts to prevent and combating the criminal offense of money laundering by corporations transferring funds through the financial system. This research uses a qualitative approach. Legal sources are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials are analyzed using descriptive qualitative analysis. The result of the research is money laundering from the perspective of criminal law as a follow-up crime by corporations through the transfer of funds into the financial system up crime by corporations through the transfer of funds into the financial system. The position of money laundering as a follow-up crime is separated from the previous criminal offense to achieve the goals of prevention and combating to achieve the purpose of prevention and combaiting. Complexity in the practice of money laundering makes it very difficult for investigators, public prosecutors collecting evidence, then Law No. 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering Crime requires the burden of to the defendant (reverse proof system). As for the obstacles prevention and eradication of money laundering in the corporate environment, namely weak legal regulations, the complexity of corporate structures, the utilization of financial institutions, Use of large-scale technology, manipulation practices and other factors. Laundering money laundering is carried out only to achieve the goal of obtaining wealth from the proceeds of crime sourced from the proceeds of crime".

Actions (login required)

View Item