ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA PADA ERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM KONTEMPORER BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR)

REFWALU, ESTER OKTAVIANI REFWALU (2025) ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA PADA ERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM KONTEMPORER BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NO.: 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR). S2 thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranAbstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah munculnya finansial teknologi dalam bentuk pinjaman online yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana dengan waktu yang singkat dan mudah. Setiap pinjaman yang disalurkan oleh lembaga keuangan tentunya tidak terlepas dari risiko kredit macet. Kasus kredit macet tentunya memerlukan penyelesaian agar tidak merugikan pihak penyelenggara fintech. Hal inilah yang memicu pihak pembiayaan bekerjasama dengan para penagih utang (debt collector) terhadap konsumen atau debitur yang sulit ditagih dengan dinyatakan melakukan wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah bahan hukum yakni Putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR serta Aturan Perundang-Undangan yang berhubungan pada putusan itu ialah UNDANG-UNDANG No. 4 Tahun 2023 terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 1 angka 6 Peraturan OjK No. 77/POJK. 01/2016, terkait pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Perdata, serta KUHAP, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan bahan hukum lain yang berkaitan. Dalam menganalisis data menggunakan data-data yang terkumpul kemudian diuraiakan melalui kalimat-kalimat yang efektif, teratur dan logis, sehingga menjawab tiap rumusan masalah. Kesimpulan dari hasil penelitian ini, Negara memberikan perlindungan hukum melalui prosedur penyelesaian sengketa dalam hal PT Baraccuda Fintech Indonesia melakukan pelanggaran terhadap pihak ketiga yaitu Junfeng Sheng (debt collector) yang mengakibatkan dirinya digugat di pengadilan perdata berdasarkan Putusan 592/PDT.G. / 2019/PN. JKT UTR dan membayar ganti rugi kepada Junfeng Sheng sebesar Rp. 1.046.926.809,12 (satu miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan rupee koma dua belas sen). Kedua, negara memberikan kepastian terhadap aturan dan sanksi yang ditentukan di peraturan perundang-undangan terhadap perkara putusan No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR memutuskan PT Baraccuda Fintech Indonesia akan memberikan kompensasi kerugian sesuai peraturan"/"The development of information technology today has a huge influence on human life. One of them is the emergence of financial technology in the form of online loans that make it easy to get funds in a short and easy time. Every loan disbursed by a financial institution is certainly inseparable from the risk of bad debt. Bad credit cases certainly require settlement so as not to harm the fintech operators. This is what triggers the financing party to cooperate with debt collectors against consumers or debtors who are difficult to collect by being declared in default. This research is normative juridical research. The source of the data used is legal material, namely Decision No. 592/PDT.G/2019/PN. JKT UTR and the Laws and Regulations related to the decision are Law No.4 of 2023 related to the Development and Strengthening of the Financial Sector, Article 1 point 6 of OJK Regulation No.77/POJK.01/2016, related to Information Technology-Based Lending and Borrowing services and the Civil Code, as well as the Criminal Procedure Code, books, journals, articles and other related legal materials. In analyzing data using the collected data then elaborated through effective, orderly and logical sentences, so as to answer each problem formulation. The conclusion of the results of this study, the State provides legal protection through dispute resolution procedures in the event that PT Baraccuda Fintech Indonesia violates a third party, namely Junfeng Sheng (debt collector) which results in him being sued in civil court based on Decision 592/PDT.G./2019/PN. JKT.UTR and paid compensation to Junfeng Sheng in the amount of Rp.1,046,926,809.12 (one billion forty-six million nine hundred twenty-six thousand eight hundred and nine rupees point twelve cents). Second, the state provides certainty to the rules and sanctions specified in the laws and regulations for the case of decision No. 592/PDT. G/2019/PN. JKT UTR decided that PT Baraccuda Fintech Indonesia would provide compensation for losses according to regulations.

Actions (login required)

View Item