Pemberesan Boedel Pailit Kreditur Separatis Bank Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Smg tanggal 22 Oktober 2015)

Sinaga, Comodor Erfisen (2024) Pemberesan Boedel Pailit Kreditur Separatis Bank Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor:12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Smg tanggal 22 Oktober 2015). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarGambarDaftarTabelDaftarSingkatanAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (4MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (216kB)
	Text (DAFTAR_PUSTAKA) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (489kB)

Abstract

Ekonomi Indonesia telah menunjukan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Peran perBankan sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kredit dan layanan keuangan lainnya untuk dapat menunjang perkonomian, salah satunya adalah dengan memberikan modal usaha. PerBankan dalam proses kepailitan menjadi kreditur separatis dan atau kreditur Kongkuren, dimana PerBankan memastikan hak-haknya sebagai kreditur separatis terlindungi dalam proses kepailitan, dikarenakan perBankan memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan keuangannya kepada pemegang saham, deposan, nasabah, dan masyarakat. Kurator memiliki peran penting dalam proses pemberesan boedel pailit, terutama memastikan proses pemberesan dan penutupan kepailitan terlaksana dengan baik dan sesuai Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini mendasarkan pada aturan – aturan hukum, norma hukum yang terdapat pada peraturan dan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan Hukum tersier. Analisis data dilakukan dengen metode analisis yuridis kualitatif. Penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana pemberesan boedel pailit kreditur separatis Bank dan perlindungan terhadap kreditur separatis Bank dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam perkara kepailitan pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus- Pailit/2015/ PN Niaga tertanggal 22 Oktober 2015. Hasil penelitian dalam kesimpulan penelitian adalah telah dilaksanakan pemberesan boedel pailit oleh Kurator namun Kurator belum melaksanakan penutupan atau pengakhiran kepailitan, sehingga diperlukan peran aktif dari Kurator dan Hakim Pengawas dalam Penutupan Kepailitan. Perlindungan Hukum terhadap kreditur separatis Bank belum dapat dilaksanakan maksimal, dimana kreditur separatis Bank tidak dapat melaksanakan hak eksekusi jaminan karena terdapat aturan penangguhan hak eksekusi jaminan kreditur dan terbatasnya waktu pelaksanaan hak eksekusi jaminan kreditur separatis Bank sejak dimulainya keadaan insolven. Kata Kunci : Pemberesan Boedel Pailit, Kreditur Separatis, Penutupan Kepailitan. The Indonesian economy has shown a positive trend in recent years. The role of banking is very important to encourage economic growth through the provision of credit and other financial services to support the economy, one of which is by providing business capital. Banking in the bankruptcy process becomes a separatist creditor and/or Kongkuren creditor, where banking ensures that its rights as a separatist creditor are protected in the bankruptcy process, because banking has a responsibility in managing its finances to shareholders, depositors, customers, and the community. The curator has an important role in the process of settling the bankruptcy estate, especially ensuring that the process of settling and closing the bankruptcy is carried out properly and in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The research method in this study is to use the normative juridical research method, where this research is based on legal rules, legal norms contained in regulations and legislation. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was carried out using qualitative legal analysis methods. The research is to analyze and find out how the settlement of the bankrupt estate of separatist creditors of the Bank and the protection of separatist creditors of the Bank in the bankruptcy process based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, especially in bankruptcy cases in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga dated October 22, 2015. The results of the research in the conclusion of the research are that the settlement of the bankruptcy estate has been carried out by the Curator but the Curator has not yet implemented the closure or termination of bankruptcy, so an active role is needed from the Curator and Supervisory Judge in the Closing of Bankruptcy. Legal protection for the Bank's separatist creditors has not been implemented optimally, where the Bank's separatist creditors cannot exercise their right to execute collateral because there are regulations suspending the creditor's right to execute collateral and the limited time for exercising the Bank's separatist creditor's right to execute collateral since the start of the insolvency situation. Keywords: Bankruptcy administration, Separatist creditor, Bankruptcy closure.

Actions (login required)

View Item