Politik Hukum Perpajakan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Digital = Politics Of Tax Law In Supporting The Progress Of The Digital Economy

Hasiholan, Samuel (2025) Politik Hukum Perpajakan Dalam Mendukung Kemajuan Ekonomi Digital = Politics Of Tax Law In Supporting The Progress Of The Digital Economy. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Download (16MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Download (16MB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Download (16MB)

Abstract

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan serta tanggung jawab untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Luasnya cakupan ekonomi digital yang terus berkembang, maka sangat dimungkinkan timbulnya kekosongan norma yang terjadi dalam peraturan perpajakan di Indonesia. Hal ini dapat menyebabkan potensi perpajakan yang seharusnya bisa didapatkan negara tidak dimanfaatkan secara efektif. Adapun yang manjadi rumusan permasalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah politik hukum perpajakan saat ini sudah cukup mendukung kemajuan ekonomi digital?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana peneliti mengumpulkan bahan hukum yang kaya akan topik yang diamati, yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan produk hukum turunannya serta norma-norma hukum yang ada dalam masayarakat. Adapun hasil dan pembahasan, dimana beberapa kebijakan perpajakan telah menunjukkan upaya mendukung ekonomi digital. Misalnya, adanya insentif pajak tertentu untuk perusahaan rintisan (startup) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi di sektor digital. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi dalam ekosistem ekonomi digital. Namun, perlu diingat bahwa implementasi dan efektivitas insentif tersebut masih perlu dievaluasi secara berkala. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah politik hukum perpajakan yang ada saat ini, dirasa masih belum cukup dapat mendukung kemajuan ekonomi digital di Indonesia. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu : menciptakan perangkat aturan dan peraturan yang bersifat menyeluruh, dapat diterapkan dengan baik serta efektif dan efisien, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan melakukan sosialisasi secara berkala, dan yang terakhir untuk menciptakan sistem perpajakan yang dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif dan efisien./The tax collection system that applies in Indonesia is a self-assessment system, which is a system that provides trust and responsibility to calculate, deposit, and self-report the amount of tax owed by taxpayers. The breadth of the digital economy that continues to grow, made possibilty that a gap in norms will arise in tax regulations in Indonesia. This can cause potential taxation that the state should be able to get, is not used effectively. The main formulation of the problem in this study is “Whether the current tax law politics is enough to support the progress of the digital economy?”. The method used in this study is normative juridical research, in which the researcher collects legal material that is rich in the topics observed, which refers to the legal norms contained in laws and regulations and their derivative legal products as well as the legal norms that exist in society. As for the results and discussion Several tax policies have shown efforts to support the digital economy. For example, there are certain tax incentives for startups and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) operating in the digital sector. This is expected to encourage growth and innovation in the digital economy ecosystem. However, we must keep in the mind, that the implementation and effectiveness of these incentives still need to be evaluated periodically. The conclusion in this study is that current tax law policy is seemed to be insufficient to support the advancement of the digital economy in Indonesia. The reccomendation in this study are: creating a comprehensive regulations that can be implemented effectively and efficiently, boosting taxpayer compliance through reguler dissemination, and finally creating a tax system that can effectively dan efficiently, monitoring and enhance law enforcement in it.

Actions (login required)

View Item