POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ANGGRAINI, DIAN (2024) POLITIK HUKUM PIDANA TENTANG SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. S2 thesis, PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.

	Text (HalJudulDaftarIsi) Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (5MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (977kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (643kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (292kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (343kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (162kB)
	Text (DaftarPustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (176kB)

Abstract

Dian Anggraini. 2024. Politik Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Sebagaimana Diubah Oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tesis. Program Studi Hukum Pidana, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Pembimbing I. Prof. Dr.Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum, Pembimbing II. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar akibat aktivitas pertambangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dibahas dalam tesis ini yaitu Pasal 162 Undang-undang Sumber Daya Mineral Dan Batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang di dukung oleh yuridis empiris, yaitu dengan menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan norma antara Pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga perlu dilakukan penyelesaian atas pertentangan norma tersebut diatas dengan melibatkan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terhadap pasal-pasal yang mengandung unsur kriminalisasi terhadap masyarakat, seperti pasal 162 Undang-undang tentang sumber daya mineral dan batubara dengan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mungkin pasal pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus dilakukan evaluasi dan revisi yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang sehingga membantu memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap pasal dalam hukum pidana tidak melanggar hak asasi manusia. Kata Kunci: Tambang, Investasi, Kriminalisasi.

Actions (login required)

View Item