Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai

CANDRA, CANDRA (2024) Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Abstrak_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_tabel_Daftar_Lampiran) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (11MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (397kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (448kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (470kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (384kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (183kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (227kB)

Abstract

ABSTRAK Judul : Peran Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Antara Nelayan Lokal Dan Pihak Pengeboran Lepas Pantai Di Indonesia, konflik antara nelayan lokal dan pihak pengebor minyak lepas pantai seringkali terjadi. Meskipun sudah ada regulasi mengenai zona akses nelayan lokal, pelanggaran masih terjadi, di mana nelayan memasuki area kegiatan pengeboran minyak lepas pantai, sehingga mengganggu operasi pengeboran dan meningkatkan risiko kecelakaan. Teori dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan teori penegakan hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum diterapkan dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun dalam negara, khususnya pada aktivitas nelayan dan pengeboran lepas pantai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dari berbagai pendekatan penelitian di bidang hukum, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur (studi pustaka) sedangkan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengelolaan wilayah pengeboran lepas pantai diatur oleh berbagai peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Ini sangat penting dalam konteks pengeboran lepas pantai, di mana eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mencegah pelanggaran, konflik, dan kerusakan lingkungan. Aspek utama kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pengeboran meliputi kepastian dalam perizinan dan regulasi, pengelolaan lingkungan, penegakan aturan dan sanksi, serta penyelesaian sengketa. Selain itu, peran penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik antara nelayan lokal dan pihak pengeboran lepas pantai sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap hukum dan mediasi. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan inklusif dan berkelanjutan, seperti dialog antara nelayan dan perusahaan. Melalui forum diskusi, kedua belah pihak dapat memahami kepentingan masing-masing dan mencari solusi saling menguntungkan, seperti kompensasi bagi nelayan terdampak atau investasi dalam program pengembangan masyarakat lokal. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Konflik, Nelayan, Pengeboran Lepas Pantai / ABSTRACT Title : The Role of Law Enforcement in Resolving Conflicts Between Local Fishermen and Offshore Drilling Parties In Indonesia, conflicts frequently arise between local fishermen and offshore oil drilling entities. Despite the existence of regulations governing access zones for local fishermen, violations continue to occur, as fishermen enter areas designated for offshore oil drilling activities. This intrusion disrupts drilling operations and heightens the risk of accidents. The theoretical framework of this study encompasses the theory of legal certainty and the theory of law enforcement, aimed at ensuring that legal rules are applied and adhered to in daily life, both within society and the state, particularly concerning the activities of fishermen and offshore drilling. This study is a normative legal research. Among various research approaches in the field of law, the author employs the statute approach. The data used in this research consists of primary and secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique used for data collection is literature review, while the analysis employed in this study is qualitative analysis Based on the research findings, it is evident that the management of offshore drilling areas is regulated by various laws, ranging from statutes to ministerial regulations, aimed at enforcing legal frameworks to resolve conflicts between local fishermen and drilling companies. In a rule of law state, all actions of the government and society must conform to applicable laws to maintain social order and security. This is particularly crucial in the context of offshore drilling, where the exploration and exploitation of natural resources require a clear legal framework to prevent violations, conflicts, and environmental damage. Key aspects of legal certainty in the management of drilling areas include certainty in licensing and regulation, environmental management, enforcement of rules and sanctions, and dispute resolution. Furthermore, the role of law enforcement in resolving conflicts between local fishermen and offshore drilling companies is significantly influenced by compliance with the law and mediation. To address these conflicts, an inclusive and sustainable approach is required, such as facilitating dialogue between fishermen and companies. Through discussion forums, both parties can understand each other's interests and seek mutually beneficial solutions, such as compensation for affected fishermen or investment in local community development programs. Keywords: Law Enforcement, Conflict, Fishermen, Offshore Drilling

Actions (login required)

View Item