ANALISIS PENGATURAN PEMBATASAN PEKERJAAN DALAM ALIH DAYA DAN DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ALIH DAYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Hutasoit, Antonius (2025) ANALISIS PENGATURAN PEMBATASAN PEKERJAAN DALAM ALIH DAYA DAN DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA ALIH DAYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak) HalJudulDaftarisiDaftartabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (200kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (77kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (78kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (26kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (139kB)

Abstract

Praktik alih daya (outsourcing) menjadi strategi umum perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional. Namun, penerapan kebijakan ini menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait perlindungan hak pekerja. Ketidakjelasan mengenai batasan jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan menyebabkan ketimpangan antara pekerja tetap dan pekerja alih daya, dalam hal upah, jaminan sosial, dan kepastian status kerja. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 menuntut evaluasi ulang terhadap arah perlindungan hukum bagi pekerja alih daya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Penelitian ini menganalisis substansi pengaturan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta dampaknya terhadap perlindungan pekerja alih daya, dengan menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum sebagai kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan outsourcing dan sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja alih daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan outsourcing sebaiknya diarahkan pada jenis pekerjaan, bukan status pekerja. Regulasi yang hanya menekankan fleksibilitas tanpa perlindungan seimbang berpotensi menciptakan eksploitasi. Pendekatan hukum yang menitikberatkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan diperlukan untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi pekerja alih daya di Indonesia.

Actions (login required)

View Item