PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (GOING CON-CERN) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)

Siburian, Hendra Harianto S (2025) PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (GOING CON-CERN) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (HalJudulDaftarIsiAbstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (968kB)
	Text (BABI) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (347kB)
	Text (BABII) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (372kB)
	Text (BABIII) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (184kB)
	Text (BABIV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (188kB)
	Text (BABV) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (23kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (257kB)

Abstract

PENERAPAN PRINSIP KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN) DALAM KEPAILITAN UNTUK MENINGKATKAN NILAI HARTA PAILIT (Studi Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby). Prinsip kelangsungan usaha (going concern) adalah salah satu cara Kurator meningkatkan nilai harta pailit debitor/perusahaan yang dinyatakan pailit yang masih memiliki prospek untuk melanjutkan usahanya dan mampu membayar utangnya kepada Kreditor. PT. Banjar Intan Mandiri dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 berdasarkan Putusan No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. Hakim Pengawas memberikan ijin kepada Kurator untuk melanjutkan usaha Debitor dengan pertimbangan apabila kegiatan usaha PT. Banjar Intan Mandiri dilanjutkan, maka kemungkinan akan menambah dan meningkatkan nilai harta pailit dan menguntungkan para kreditornya. Permasalahannya adalah penerapan prinsip kelangsungan usaha (going concern) dalam kepailitan PT. Banjar Intan Mandiri masih mengalami hambatan karena adanya kontradiksi antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Pertambangan Minerba. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil dari penelitian ini adalah kepailitan sebagai sita umum atas harta debitor tidak serta merta menghentikan operasional usaha debitor yang masih berstatus going concern. Prinsip kelangsungan usaha sangat berperan penting dalam menyelamatkan debitor pailit maupun dalam meningkatkan nilai harta pailit. Kurator berwenang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas seluruh harta kekayaan debitor yang menjadi harta pailit termasuk menjalankan usaha Debitor Pailit dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya. Kurator wajib melaksanakan segala upaya untuk meningkatkan harta pailit salah satunya dengan menjalankan usaha debitor pailit agar nilai harta pailit tersebut tidak semakin turun demi memaksimalkan dan meningkatkan nilai harta pailit. Namun dalam hal debitor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, maka diperlukan ijin pertambangan yang diatur dalam Pertambangan Minerba. Adanya 2 (dua) ketentuan yang tidak bersesuaian antara UU Kepailitan dan PKPU dengan UU Pertambangan Minerba menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam melakukan going concern terhadap perusahaan pailit. Oleh karenanya kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum adalah upaya untuk mewujudkan keadilan. Kata Kunci : Kelangsungan Usaha, Kepailitan dan Harta Pailit. / APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF GOING CONCERN IN BANKRUPTCY TO INCREASE THE VALUE OF BANKRUPTCY ASSETS (Study of Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby). The principle of going concern is one of the ways for the Curator to increase the value of the bankruptcy assets of the debtor/company declared bankrupt that still has the prospect of continuing its business and is able to pay its debts to Creditors. PT. Banjar Intan Mandiri was declared bankrupt by the Commercial Court at the Surabaya District Court on December 17, 2020 based on Decision No. 54/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby. The Supervisory Judge granted permission to the Curator to continue the Debtor's business on the grounds that if the business activities of PT. Banjar Intan Mandiri were continued, it would likely increase and enhance the value of the bankruptcy assets and benefit its creditors. The problem is the application of the principle of going concern in the bankruptcy of PT. Banjar Intan Mandiri is still experiencing obstacles due to the contradiction between the Bankruptcy Law and PKPU with the Mineral and Coal Mining Law. The theory used in this study is the Theory of Legal Certainty, because law without certainty will lose its meaning because it cannot be used as a guideline for behavior for everyone. The research method used in this study is the normative legal research method with the approach of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The results of this study are that bankruptcy as a general seizure of the debtor's assets does not immediately stop the debtor's business operations which still have going concern status. The principle of business continuity plays a very important role in saving bankrupt debtors and in increasing the value of bankrupt assets. The curator is authorized to carry out the task of managing and/or settling all of the debtor's assets which become bankrupt assets including running the Bankrupt Debtor's business in the context of legal protection for the debtor and has a positive impact on increasing the economic value of the company which in turn is used to pay debts to its creditors. The curator is obliged to make every effort to increase the bankrupt assets, one of which is by running the bankrupt debtor's business so that the value of the bankrupt assets does not decrease further in order to maximize and increase the value of the bankrupt assets. However, in the case of the debtor being a company engaged in coal mining, a mining permit is required as regulated in the Mineral and Coal Mining. The existence of 2 (two) provisions that are inconsistent between the Bankruptcy Law and PKPU with the Mineral and Coal Mining Law creates legal uncertainty in carrying out going concern for bankrupt companies. Therefore, legal certainty as one of the objectives of law is an effort to realize justice. Keywords: Business Continuity, Bankruptcy and Bankruptcy Assets.

Actions (login required)

View Item