Kajian Kritis Terhadap Pidana Kerja Sosial Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Di Masa Mendatang

Nainggolan, Rudi Hartono (2025) Kajian Kritis Terhadap Pidana Kerja Sosial Mengurangi Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Di Masa Mendatang. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (266kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (396kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (226kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (271kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (89kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (169kB)

Abstract

Overcrowding di lembaga pemasyarakatan (Lapas) telah menjadi salah satu permasalahan serius dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, hal ini disebabkan jumlah narapidana jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Konsep kemanfaatan dalam hukum pidana kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan berakar pada prinsip utilitarianisme, yang menekankan bahwa suatu kebijakan hukum harus mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Hukuman ini memungkinkan pelaku tindak pidana ringan menjalani hukuman di luar lembaga pemasyarakatan dengan melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mengurangi tekanan terhadap sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi penerapan pidana kerja sosial dalam mengurangi overcrowding di lembaga pemasyarakatan serta mengeksplorasi faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan ini. Melalui metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa pidana kerja sosial tidak hanya efektif dalam mengurangi jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi rehabilitasi pelaku dan pembangunan sosial. Studi perbandingan dengan negara-negara lain seperti Belanda dan Portugal menunjukkan bahwa pidana kerja sosial secara efektif berhasil mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan efisiensi sistem pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan terhadap implementasi pidana kerja sosial di Indonesia masih tetap ada, termasuk keterbatasan infrastruktur, persepsi masyarakat yang berorientasi pada hukuman penjara, serta kesiapan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan regulasi yang jelas, pengawasan yang ketat, serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang tepat, pidana kerja sosial berpeluang besar untuk menjadi solusi alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi permasalahan kelebihan kapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. / Overcrowding in correctional institutions (Lapas) has become one of the most serious issues in Indonesia’s correctional system, as the number of inmates far exceeds the available capacity. The concept of utility in criminal law regarding community service as a form of punishment is rooted in the principle of utilitarianism, which emphasizes that legal policies should provide the maximum benefit to society. This type of punishment allows offenders of minor crimes to serve their sentences outside correctional institutions by engaging in socially beneficial work, thereby reducing the burden on the correctional system. This study aims to examine the potential implementation of social work punishment in reducing overcrowding in correctional institutions and to explore the supporting factors for the policy's implementation. Through a normative juridical method and a conceptual approach, the study reveals that social work punishment is not only effective in reducing the population of correctional facilities but also has positive impacts on offender rehabilitation and social development. Comparative studies with other countries, such as the Netherlands and Portugal, demonstrate that social work punishment has successfully reduced recidivism rates and improved the efficiency of the correctional system. Nevertheless, challenges to the implementation of social work punishment in Indonesia persist, including limited infrastructure, public perceptions that are oriented toward imprisonment, and the readiness of law enforcement agencies. Therefore, the success of this policy requires clear regulations, strict supervision, and collaboration between the government, society, and the private sector. With the right approach, social work punishment holds significant potential as a more humane and sustainable alternative solution to address the issue of overcrowding in correctional institutions in Indonesia.

Actions (login required)

View Item