Pengaturan Pekerjaan Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Taruli, Mega Gabriella (2024) Pengaturan Pekerjaan Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Daftar_Tabel_Daftar_Gambar_Daftar_Singkatan_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarIsiDaftarTabelDaftarGambarDaftarSingkatanDaftarLampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (932kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (294kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (386kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (353kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (369kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (34kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (112kB)

Abstract

ABSTRAK A. Nama : Mega Gabriella Taruli B. NIM : 2040050017 C. Bagian : Hukum Administrasi Negara D. Judul : Pengaturan Pekerjaan Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 E.Halaman : 92 Halaman F.Kata Kunci : Alih daya, Jenis Pekerjaan, Perlindungan Hukum G.Ringkasan Isi : Di kondisi ekonomi global yang mengalami perubahan dengan signifikan saat ini, belum terdapat perusahaan yang dapat mempertahankan posisi kompetitifnya hanya dengan mengandalkan sumber daya internal. Akibatnya, outsourcing adalah cara yang efektif untuk menghadapi persaingan yang ketat ini. Belum terdapat perusahaan yang mampu mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi operasi secara keseluruhan di pasar yang sangat kompetitif. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengapa UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dimana undang-undang sebelumnya mengatur tentang hal tersebut dan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya. Penelitian hukum empiris digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dengan narasumber. Dengan menganalisa wawancara, analisis data bersifat kuantitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alasan tidak diaturnya jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan dalam UU Cipta Kerja yaitu terkait dengan hubungan bisnis, seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor di luar peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya yaitu perlindungan hak-hak pekerja outsourcing, pekerja anak, penyandang disabilitas, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial, dan upah. H. Daftar Acuan : 22 buku + 4 peraturan perundang- undangan + 16 jurnal I.Dosen Pembimbing I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H. / ABSTRACT A. Name : Mega Gabriella Taruli B. Student ID Number : 2040050017 C. Part : State Administrative Law D. Title : Regulation of Outsource After the Enactment of Law Number 6 of 2023 E. Pages : 92 Pages F. Keywords : Outsourcing, Type of Work, Legal Protection G. Context Summary : Hardly any company can sustain its competitiveness amid the rapid shift in the global economy by relying solely on its own resources. Supposition is a good alternative to the highly competitive situation. No company can afford to stimulate the level of investment it needs to make all of its operations the most efficient in the world. The formulation of the problem in this thesis are why the job creation law doesn’t set about the type of empowered jobs where previous laws govern about it and, how it implemented legal protection for outsourced workers. This research is an empirical law study. The data used is the primary data. A data-gathering technique using a source interview. Analyze the data as quantitative, analyzing the facts gleaned from the interviews. The result of this research could be concluded that the reason for the non- sustainable nature of the job creation law relating to business relations should be governed by by-laws of the sector outside of the by-laws of employment. The implementation of legal protection against the power of labor are protection of outsourcing workers’ rights, protection of child labor, for the disabled, of safety and health of the work, of labor security, and of wages. H. Reference List : 22 books + 4 regulations + 16 journals I. Lecturer I : Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H., M.Hum Lecturer II : Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H

Actions (login required)

View Item