Perlindungan Hukum Terhadap Kontrak Kerja antara Pelaut dengan Pemilik Kapal : Analisis dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Antares, Gamaliel Jiro (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Kontrak Kerja antara Pelaut dengan Pemilik Kapal : Analisis dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (656kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (286kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (308kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (282kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (665kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (62kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (176kB)

Abstract

ABSTRAK Judul Tesis: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONTRAK KERJA ANTARA PELAUT DENGAN PEMILIK KAPAL: ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kontrak kerja antara pelaut dan pemilik kapal dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, serta mengevaluasi efektivitas regulasi dan kebijakan yang diterapkan dalam melindungi hak-hak pelaut, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam kondisi persaingan kerja yang ketat, banyak tenaga kerja beralih ke sektor informal kelautan, seperti menjadi anak buah kapal (ABK), yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaut menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan mereka selama bekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan hakim terkait kontrak kerja laut. Kajian difokuskan pada regulasi seperti Pasal 1601a KUHPerdata, Pasal 395–452 KUHDagang, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, yang mengatur hak dan kewajiban pelaut dan pemilik kapal. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian regulasi dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh John Rawls dalam “A Theory of Justice,” khususnya konsep keadilan sebagai fairness, serta prinsip kebebasan dan distribusi keuntungan sosial yang menguntungkan pihak yang paling rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi dan kebijakan untuk melindungi hak-hak pelaut, termasuk ratifikasi Maritime Labour Convention 2006, implementasi regulasi tersebut masih belum efektif. Banyak pelaut Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri, masih rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak, seperti tidak terpenuhinya hak upah, jam kerja yang tidak manusiawi, dan kurangnya perlindungan keselamatan kerja. Ketidakpastian hukum dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menghambat perlindungan hak-hak pelaut. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hak-hak pelaut terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan hukum ketenagakerjaan di sektor maritim Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pelaut Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Kata Kunci: Maritime Labour Convention, Ratifikasi, Eksploitasi. / ABSTRACT Thesis Title: LEGAL PROTECTION FOR EMPLOYMENT CONTRACTS BETWEEN SEAFARERS AND SHIPOWNERS: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF LABOR LAW This study aims to analyze the legal protection of employment contracts between seafarers and shipowners from a labor law perspective and to evaluate the effectiveness of the regulations and policies implemented to protect the rights of seafarers, both domestically and internationally. Given the intense job competition, many workers have shifted to the informal maritime sector, such as becoming crew members (ABK), which involves high risks. Therefore, legal protection for seafarers is crucial to ensure their welfare and safety while working. This research employs a normative juridical method, focusing on the analysis of laws, legal doctrines, and court decisions related to maritime employment contracts. The study examines regulations such as Article 1601a of the Indonesian Civil Code, Articles 395–452 of the Indonesian Commercial Code, Law No. 17 of 2008 on Shipping, and Government Regulation No. 7 of 2000 on Seafarers, which govern the rights and obligations of seafarers and shipowners. The analysis evaluates the conformity of these regulations with the principles of justice proposed by John Rawls in A Theory of Justice, particularly the concept of justice as fairness, and the principles of liberty and the distribution of social benefits favoring the most vulnerable parties. The findings indicate that although Indonesia has adopted various regulations and policies to protect seafarers' rights, including the ratification of the Maritime Labour Convention 2006, the implementation of these regulations remains ineffective. Many Indonesian seafarers, especially those working abroad, are still vulnerable to exploitation and rights violations, such as unmet wage entitlements, inhumane working hours, and inadequate safety protections. Legal uncertainty and weak law enforcement are the main factors hindering the protection of seafarers' rights. The Indonesian government must ensure that seafarers' rights are optimally protected in accordance with the principles of social justice enshrined in Pancasila and the 1945 Constitution. It is hoped that this research will contribute to improving labor law policies in Indonesia's maritime sector and enhancing the protection and welfare of Indonesian seafarers both domestically and internationally. Keywords: Maritime Labour Convention, Ratification, Exploitation

Actions (login required)

View Item