Efektifitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi

Pardosi, Donni (2024) Efektifitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari Tindak Pidana Korupsi. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HAL COVER DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (299kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (251kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (321kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (434kB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (207kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (189kB)

Abstract

ABSTRAK Pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk selain memanfaatkan sektor keuangan dan investasi langsung. Aset-aset yang disembunyikan seperti rumah, transportasi, dan perhiasan juga dapat digunakan. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam perspektif penegakan hukum, sehingga memicu konsekuensi yang berat atas kejahatan yang telah dilakukan. Sesuai dengan Pasal 77 dan 78 UU No. 8 Tahun 2010, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan kebenaran dakwaan TPPU sebelum hakim dapat mengambil keputusan. Terdakwa kemudian memiliki tanggung jawab untuk memberikan bukti yang cukup bahwa harta kekayaan tersebut tidak diperoleh melalui kegiatan yang melanggar hukum. Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif dimana meneliti data sekunder untuk mencari jawaban atas dua permasalahan, yaitu: 1. melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi di Indonesia; dan 2. melihat bagaimana ketentuan hukum dalam sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana korupsi sudah sesuai serta memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan temuan penelitian, ada dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, dalam UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada keharusan untuk membangun dasar pembuktian tindak pidana pencucian uang pada saat tindak pidana asal (predicate crime) tidak diketahui. Sebaliknya, pembuktian tindak pidana asal harus dilakukan sebelum atau bersamaan dengan pembuktian tindak pidana pencucian uang itu sendiri, sehingga proses penyidikan dan penuntutan dapat dilakukan secara kumulatif. Kedua, ketika Penyidik dan Penuntut Umum KPK berupaya membuktikan kasus pencucian uang yang tindak pidana asalnya belum teridentifikasi, sesuai dengan batasan dan artikulasi hukum pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77, dan 78 UU TPPU No. 8 Tahun 2010, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan komplikasi atau masalah hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pidana Pencucian Uang, Pidana Korupsi. / ABSTRACT Money laundering can take many forms besides utilising the financial sector and direct investment. Hidden assets such as houses, transport and jewellery can also be used. This has caused a shift in the perspective of law enforcement, triggering severe consequences for the crimes committed. In accordance with Articles 77 and 78 of Law No. 8/2010, the Public Prosecutor must present evidence to demonstrate the veracity of the ML charges before a judge can make a decision. The defendant then has the responsibility to provide sufficient evidence that the assets were not obtained through unlawful activities. The research method used by the researcher is a normative juridical research method with a descriptive research nature which examines secondary data to find answers to two problems, namely: 1. to see how the legal provisions governing the perpetrators of the crime of money laundering from the proceeds of corruption in Indonesia; and 2. to see how the legal provisions in the evidentiary system of the crime of money laundering from the crime of corruption are appropriate and fulfil a sense of justice and legal certainty. Based on the findings of the research, two conclusions can be drawn. First, under Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering, there is no requirement to initially establish the evidentiary basis for money laundering offenses when the underlying predicate crime is unknown. Instead, the demonstration of the predicate crime should either be established prior to or in conjunction with proving the act of money laundering itself, thereby merging the investigative and prosecutorial processes in a cumulative manner. Second, when KPK Investigators and Prosecutors attempt to substantiate cases of money laundering in instances where the predicate crime remains unidentified, as per the delineation and legal articulation of money laundering in Articles 69, 74, 75, 77, and 78 of Anti-Money Laundering Law No. 8 of 2010, this approach potentially introduces avenues for legal complications or concerns, whether directly or indirectly. Keywords: Law Enforcement, Money Laundering Crime, Corruption Crime.

Actions (login required)

View Item