Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Perspektif UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Lada, Marthen Leo Timotius (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Dalam Perspektif UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (965kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (3MB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (888kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (190kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (345kB)

Abstract

Human trafficking is a grave violation of human rights that continues to be a global concern. In Indonesia, efforts to combat this heinous crime are regulated under Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes. This study focuses on examining the legal protection provided by the aforementioned law for victims of human trafficking. The research employs a doctrinal approach, analyzing relevant legal documents, cases, and scholarly literature. Itexploresthe key provisions of Law No. 21 of 2007, highlighting the legal rights and safeguards itoffers to victims. These include provisions for victim assistance, protection, and rehabilitation. Furthermore, the study examinesthe practical implementation of the law's protective measures and assesses the effectiveness of the legal framework in ensuring the rights and dignity of victims. Potential challenges and areas for improvement in the protection of trafficking victims are also discussed. The findings reveal that while Law No. 21 of 2007 provides a solid foundation for safeguarding victims of human trafficking, there remain gaps in its implementation and enforcement. Challenges such as inadequate resources, limited awareness, and corruption hinder the effective protection of victims. Recommendations are proposed to strengthen the legal framework, enhance coordination among stakeholders, and raise awareness to bolster the protectionof victims of human trafficking. This study contributes to the ongoing discourse onhuman trafficking and legal protection, providing insights into the effectiveness of Law No. 21 of2007 and identifying areas for further improvement to combat this heinous crime and ensure the well-being of victims. Keywords: crime of human trafficking, victims, legal protection, Law no. 21 of 2007, eradication, perspective, human righ. / Tindak pidana perdagangan manusia merupakan salah satu bentukkejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Dalam beberapa dekade terakhir,upaya untuk mengatasi masalah ini telah meningkat dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana perdaganganmanusia berdasarkan perspektif UU No. 21 Tahun 2007. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan kajian atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan perlindungan hukum bagi korban perdagangan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 21 Tahun 2007 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi korban perdagangan manusia. Undang-undang ini memberikan penekanan pada perlindungan, pemulihan, dan reintegrasi sosial korban ke dalam masyarakat. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah dan nonpemerintah juga diberdayakan untuk berperan aktif dalam memberikan bantuan dan dukungan kepada korban. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2007. Masalah- masalah seperti kurangnya kesadaran tentang hak-hak korban, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, dan kekurangan sumber daya menjadi hambatan utama dalam memberikan perlindungan yang optimal bagikorban. Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia, penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang hak-hak korban, peningkatan kerjasama antarlembaga terkait, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung programperlindungan korban. Kata kunci: tindak pidana perdagangan manusia, korban, perlindungan hukum, UU No. 21 Tahun 2007, pemberantasan, perspektif, hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item