Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimal Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap)

Simbolon, John Edward (2024) Penjatuhan Pidana di Bawah Ketentuan Minimal Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus: Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (387kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (461kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (416kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (424kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (240kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (323kB)

Abstract

Dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika, terdapat ketidaksesuaian antara norma dan praktek yang terjadi dalam penjatuhan pidana. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 12 September 2023, terpidana dihukum di bawah ketentuan minimal pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan bagaimana penerapan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 12 September 2023. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa batasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal yaitu harus berdasarkan fakta persidangan dan menyertai landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Penerapan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap telah tepat, meskipun menyimpangi ketentuan minimal pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dengan mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dikarenakan hakim lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Hukum Pidana, Ketentuan Minimal Pidana. / In implementing law enforcement for narcotics crimes, there is a discrepancy between norms and practices that occur in sentencing. As in the Ruling of the Rantau Prapat District Court Number 401/Pid.Sus/2023/PN Rap on September 12th, 2023, the convict was sentenced under the minimum criminal provisions specified in the Narcotics Law. The formulation of the problem in this research is how to limit the freedom of judges in imposing sentences below the minimum criminal provisions for perpetrators of narcotics crimes, and how judges apply the law in the Ruling of the Rantau Prapat District Court Number 401/Pid.Sus/2023/PN Rap on September 12th, 2023. This research is normative legal research with a statute and case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. From the research results, it can concluded that the judges limit in imposing a sentence below the minimum provisions must be based on the facts of the trial through existing evidence and accompanying the legal regulations that form the basis of the sentence. The judges application of the law in the Rantau Prapat District Court Decision Number 401/Pid.Sus/2023/PN Rap was correct, even though it deviated from the minimum criminal provisions contained in the Narcotics Law by referring to Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2017, because the judge was more prioritized justice over legal certainty. Keywords: Narcotics Crime, Criminal Law, Minimum Sentence Provisions.

Actions (login required)

View Item