Analisis Hukum Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara Penerapan Perbandingan Utang-Modal (Studi Kasus Put-004379.15/2019/ Pp/Mxviiib Tahun 2023) = Legal Analysis Tax Court Decision in The Case Penerapan Debt Equity Ration (Case Study PUT-004379.15/2019/ PP/MXVIIIB YEAR 2023)

Ray, Johannes (2024) Analisis Hukum Putusan Pengadilan Pajak dalam Perkara Penerapan Perbandingan Utang-Modal (Studi Kasus Put-004379.15/2019/ Pp/Mxviiib Tahun 2023) = Legal Analysis Tax Court Decision in The Case Penerapan Debt Equity Ration (Case Study PUT-004379.15/2019/ PP/MXVIIIB YEAR 2023). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulAbstrakDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiran.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (899kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (869kB) | Request a copy
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (170kB) | Request a copy
	Text (Daftar_Pustaka) daftarpustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (316kB)

Abstract

Pengadilan Pajak adalah wadah Wajib Pajak untuk mencari keadilan atas tindakan penegakan hukum Aparatur Pajak. Karena watak dari peraturan perpajakan itu sendiri kompleks dan sangat dinamis perubahannya, tidak jarang terjadi perbedaan tafsir antara Wajib Pajak dengan Aparatur Pajak. Bahkan Hakim Pengadilan Pajak pun dapat mengintepretasikan peraturan pajak berbeda-beda antara Majelis Hakim yang satu dengan yang lain. Namun karena Hakim Pengadilan Pajak memegang kuasa kehakiman yang independen, beracara di muka Pengadilan Pajak adalah salah satu upaya litigasi Wajib Pajak dan Aparatur Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang yang paling mendekati keadilan dan berdasarkan ketentuan perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya penelitian hukum kepustakaan dengan bahan hukum primer menggunakan pendekatan Undang-Undang dan studi kasus, bahan hukum sekunder menggunakan jurnal serta buku-buku dan bahan hukum tersier menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, jurnal hukum. Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perpajakan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dan Dirjen Pajak (stakeholders) untuk mencari keadilan. Namun apabila masih ada ketidakpuasan, maka Negara menjamin kepastian hukum dengan cara memberikan ruang untuk menempuh upaya hukum luar biasa apabila dirasa putusan pengadilan pajak masih belum memuaskan pihak yang bersengketa. / Tax Court is a legitimate forum for taxpayer to seek justice upon Tax Apparatus enforcement action.because the nature of tax regulations themselves highly complex and dynamically changes in continuous period of times, it is not uncommon to be disputed in intepretating by both parties. Even Tax Judges themselves may intepret differently accross one Panel of Judges to the others. However, since Judges of Tax Court hold independent judicial authority, proceeding litigation before tax court is one of the most legal manner to achieve justice and equality to carry out tax law provision. The research method used in this research is normative juridical, which means library legal research with primary legal materials using the law approach and case studies, secondary legal materials using journals and books and tertiary legal materials using the Big Indonesian Dictionary. The type of data used in writing this research is secondary data consisting of primary legal materials such as laws and regulations, court decisions and secondary legal materials such as books, literature, legal journals. The theories used to answer the problems in this thesis research are legal certainty theory and legal protecion theory. Result of this study indicates thatindonesian Tax Regulation provides legal protection law to both of taxpayer and Tax Apparatus (stakeholders) to seek justice and equality. However, if there is any insatisfaction against tax court decision, Our State guarantees certainty by providing legal corridor to proceeds extraordinary litigation effort.

Actions (login required)

View Item