Tindakan-Tindakan Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ekonomi dalam Perundang-Undangan Positif di Indonesia

Trunip, Nicholas Olop (2016) Tindakan-Tindakan Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ekonomi dalam Perundang-Undangan Positif di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Cover_Daftar Isi_Abstrak) Cover_Daftar Isi_Abstrak.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (308kB)
	Text (Bab I) BAB I.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (187kB)
	Text (Bab II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (277kB)
	Text (Bab III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (460kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (90kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (94kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (84kB)

Abstract

Perundang-undangan pidana positif sebagai salah satu bidang hukum mengutamakan sistem sanksi sebagai penguatnya adalah berupa sanksi pemidanaan. Sanksi ini akan menjadi tumpuan harapan manakala sanksi dalam bidang hukum lainnya tidak mampu merubah bentuk-bentuk perilaku yang bersifat asosial menjadai taat pada norma hukum yang mengaturnya. Sanksi-sanksi dalam hukum pidana ekonomi berupa pidana yang konvensional dan tidak konvensional. Pidana yang konvensional tersebut terdapat pada pasal 10 KUHP sedangkan pidana yang tidak konvensional itu berupa tindakan tata tertib dan merupakan suatu sanksi dalam hukum pidana ekonomi.

Actions (login required)

View Item