Kedudukan Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pelaksanaan Eksekusi

Ayuningtias, Keke (2020) Kedudukan Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pelaksanaan Eksekusi. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (638kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (476kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (663kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (571kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (581kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (439kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)

Abstract

Praktek hutang piutang atau pinjam meminjam biasanya dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Akta Pengakuan Hutang tersebut adalah bentuk deklarasi sepihak. Karena di dalamnya hanya dapat memuat suatu kewajiban untuk membayar hutang sejumlah uang tertentu atau pasti. Akta pengakuan hutang ini dibuat dihadapan Notaris sehingga dapat memiliki kekuatan hukum yang pasti. Hubungan kreditur dan debitur yang berkaitan dengan hutang piutang atau pinjam meminjam tidak selalu berjalan baik sebagaimana yang diharapkan. Untuk menghindari hal tersebut, dibuatkanlah akta pengakuan hutang oleh seorang Notaris dengan maksud jika dikemudian hari terjadi wanprestasi, dapat dimintakan grosse-nya, karena grosse akta adalah merupakan salinan dari suatu akta yang dibuat secara Notariil dengan diberi kepala atau irah-irah ‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengajukan tiga pokok permasalahan, dan hal ini akan dipecahkan dengan metode-metode yang mendukung. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, terhadap undang-undang dan peraturanperaturan yang berkaitan dengan grosse akta yang dibuat oleh Notaris, kedudukan grosse Akta Pengakuan Hutang Perorangan yang dibuat oleh Notaris sebagai akta otenti yang mempunyai kekuatan hukum. Pada akhirnya akibat hukum terhadap pengalihan kepemilikan atas jaminan yang melibatkan kuasa menjual dalam akta pengakuan hutang dapat dianggap cacat hukum sehingga dapat ditolak eksekusinya oleh pengadilan dan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. KATA KUNCI : Eksekusi Akta Pengakuan Hutang. / The practice of debt and credit is usually based on a Credit Recognition Deed. The debt recognition document is a form of a unilateral declaration. Because it can only contain an obligation to pay a certain amount of money or certain debts. This debt recognition deed is made before a notary public so that they can have definite legal force. Creditors and debtors relating to debts or loans and borrowing does not always go well as expected. To avoid this, a notary deed is made by a notary with the intention that in the event of default, the grosse may be requested, because the grosse deed is a copy of a notarial deed made with a head or in the presence of 'BY THE JUSTICE OF BASIS'. BELIEF IN THE ONE AND ONLY GOD". In writing this thesis the author proposes three main problems, and this will be solved by methods that support. Therefore this research is a normative juridical library research, on the laws and regulations relating to the grosse deed made by a Notary, the position of the grosse of the Individual Debt Recognition Deed which was made by the Notary Public as a legal deed. In the end, the legal consequences of the transfer of ownership of collateral involving the power of sale in the deed of recognition of debt can be deemed legal defect so that the execution can be denied by the court and degraded to deed under the hand. KEYWORDS : Credit Recognition Deed.

Actions (login required)

View Item