Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1972/ Pidsus 2017/ Pn.Jkt.Brt)

Waruwu, Inoto Saro (2024) Penegakan Hukum atas Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1972/ Pidsus 2017/ Pn.Jkt.Brt). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_isi_Daftar_Gambar_Daftar_Tabel_Daftar_Lampiran_Abstrak) HalJudulDaftarisiDaftarGambarDaftarTabelDaftarlampiranAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (631kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (407kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (403kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (486kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (293kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (86kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTARPUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (180kB)

Abstract

Masuknya warga negara asing ke Indonesia tidak dapat dihindari , karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak dapat terlepas dari perkembangan globalisasi yang terjadi. Tidak diragukan lagi bahwa semakin banyak orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, maka semakin banyak juga kemungkinan timbulnya permasalahan baru, khususnya pelanggaran imigrasi termasuk melebihi masa berlaku izin tinggal dan penyalahgunaan visa dan izin tinggal. disisi lain, warga Negara asing yang mendapatkan Tindakan Keimigrasian sering sekali merasa tidak adil atau di rugikan terhadap tindakan penegakan hukum tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah sistem penegakan hukum Atas Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing Di Indonesia, dan bagaimanakah Penerapan hukum dan implementasinya terhadap pelanggaran izin tinggal dalam Putusan Nomor 1972 / Pidsus / 2017 / Pn.Jkt.Brt. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau case approach. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-undang dasar 1945, Kitab Undang-undang hukum pidana, Kitab Undang-undang hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Putusan Nomor 1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku maupun literatur lain, bahan hukum tertier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis. Dari hasil penilitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum Atas Pelanggaran Izin Tinggal (Overstay) Warga Negara Asing Di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hakim dalam putusan Nomor 1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt, mempertimbangkan lamanya overstay, alasan overstay, dan sikap terdakwa dalam menjatuhkan putusan. Putusan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan dan proporsionalitas. / The entry of foreign nationals into Indonesia cannot be avoided, because Indonesia is part of the world community which cannot be separated from the developments in globalization that are occurring. There is no doubt that the more foreigners who enter Indonesian territory, the greater the possibility of new problems arising, especially immigration violations including exceeding the validity period of residence permits and misuse of visas and residence permits. On the other hand, foreign citizens who receive immigration action often feel unfair or disadvantaged towards the law enforcement action. The formulation of tproblems in this thesis are how is the law enforced for violations of residence permits (overstay) of foreign nationals in Indonesia, and how is the law applied and implemented for violations of stay permits in Decision Number 1972 / Pidsus / 2017 / Pn.Jkt.Brt. This research is normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary legal materials: the 1945 Constitution, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, Law Number 6 of 2011 concerning Immigration, Decision Number 1972/Pidsus/2017/ Pn.Jkt.Brt, while secondary legal materials are obtained from books and other literature, tertiary legal materials are in the form of dictionaries, then the collected legal materials are compiled and analyzed. From the results of this research, it can be concluded that law enforcement for violations of residence permits (overstaying) of foreign nationals in Indonesia can be subject to imprisonment and fines based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The judge in decision Number 1972/Pidsus/2017/Pn.Jkt.Brt, took into account the length of the overstay, the reasons for the overstay, and the defendant's attitude in handing down the decision. This decision emphasizes the importance of strict law enforcement but still paying attention to the principles of justice and proportionality.

Actions (login required)

View Item