Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia pada Dana Pensiun (Tinjauan Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 184/Pdt.Sus-Phi.G/2020/Pn.Jkt.Pst)

Suherman, Herry (2024) Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia pada Dana Pensiun (Tinjauan Putusan Perselisihan Hubungan Industrial Nomor 184/Pdt.Sus-Phi.G/2020/Pn.Jkt.Pst). S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HAL COVER JUDUL DAFTAR ISI ABSTRAK.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BAB I.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (583kB)
	Text (BAB_II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (678kB)
	Text (BAB_III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (861kB)
	Text (BAB_IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (33kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (359kB)

Abstract

ABSTRAK Dana pensiun pada prinsipnya merupakan lembaga berbadan hukum yang dibentuk untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan dan memungkinkan karyawan memperkecil risiko yang timbul dari permasalahan yang dihadapi di masa tua maupun risiko ketika sudah tidak lagi bekerja di usia produktif. Dana pensiun lembaga keuangan dan pekerja atau karyawan suatu perusahaan memiliki hubungan hukum yang berkaitan dengan hak karyawan untuk menerima tunjangan pensiun setelah pensiun dari pekerjaannya. Sebagai lembaga keuangan, dana pensiun ini biasanya didirikan dan dioperasikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan asuransi untuk memberikan jaminan keuangan bagi karyawan yang pensiun. Penelitian ini adalah penelitian hukum eksploratory (exploratory legal study) diartikan sebagai penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui mengenai pertanggungjawaban hukum Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dalam hubungannya dengan pelaksanaan putusan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Secara umum, terdapat dua skema manfaat program pensiun yaitu manfaat pasti atau Defined Benefit (DB) dan iuran pasti atau Defined Contribution (DC). Dalam desain DB, besaran manfaat pensiun ditentukan oleh suatu formula yang umumnya berdasarkan penghasilan, faktor penghargaan (accrual rate), masa kerja, dan/atau masa mengiur. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa modifikasi dari kedua program tersebut dengan yang cukup populer adalah skema Non-financial/Notional Defined Contribution (NDC). Skema ini memungkinkan adanya manfaat yang besarannya diakui secara virtual (notional) dan ditetapkan secara terlebih dahulu. Setiap perusahaan akan mencadangkan biaya untuk mengantisifasi apabila terjadi PHK melalui atau dengan menggunakan DPLK, secara teknis dan prosedur DPLK dapat ditentukn oleh perusahaan melalui perjanjian dengan DPLK yang dipercayakannya. Studi kasus dalampenelitian ini adalah Putusan PHI Nomor: 184/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST, berdasarkan penelitian yang dilakukan putusan PHI ini belum bisa memberikan rasa adil kepada masing-masing pihak. Putusan PHI tersebut hanya bisa menekankan pada perkara Pemutusan Hubungan Kerja dan besaran pesangon yang harus di bayarkan oleh perusahaan, perusahaan di dalam perkara ini dapat memerintahkan DPLK MI untuk melakukan pembayaran pesangon dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keyword: Pertanggungjawaban Hukum, DPLK, Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). / ABSTRACT Pension funds are principally legal entities formed to provide welfare guarantees to employees and allow employees to minimize risks arising from problems faced in old age and risks when they are no longer working in productive age. Pension funds of financial institutions and workers or employees of an enterprise have a legal relationship relating to the right of employees to receive pension benefits after retirement from work. As a financial institution, this pension fund is usually established and operated by a financial institution such as a bank or insurance company to provide financial guarantees for retiring employees. This research is an exploratory legal study defined as basic legal research and aims to obtain information and data on matters that are not yet known regarding the legal responsibility of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) in relation to the implementation of Industrial Relations Dispute (PHI) decisions. In general, there are two pension plan benefit schemes, namely Defined Benefit (DB) and Defined Contribution (DC). In DB design, the amount of pension benefits is determined by a formula that is generally based on income, accrual rate, length of service, and/or period of employment. In its development, there are several modifications of the two programs with the most popular being the Non-financial/Notional Defined Contribution (NDC) scheme. This scheme allows benefits whose amount is recognized virtually (notional) and determined in advance. Each company will reserve costs to anticipate in the event of layoffs through or by using DPLK, technically and the DPLK procedure can be determined by the company through an agreement with the DPLK entrusted. The case study in this study is PHI Decision Number: 184/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. JKT. PST, based on research conducted by the PHI ruling, has not been able to provide a sense of fairness to each party. The PHI decision can only emphasize the case of Termination of Employment and the amount of severance pay to be paid by the company, the company in this case can order DPLK MI to make severance payments with the provisions as contained in the applicable laws and regulations. Keyword: Legal Liability, DPLK, Industrial Relations Dispute (PHI)

Actions (login required)

View Item