Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Owner Kapal dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal

Pinantoan, Tuamy (2024) Analisis Yuridis tentang Tanggung Jawab Owner Kapal dalam Terjadinya Kecelakaan Kapal. S2 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (656kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (795kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (757kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (33kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (222kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (581kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab owner kapal dalam terjadinya tubrukan/kecelakaan kapal miliknya di Indonesia dam upaya pemerintah untuk mendorong pemilik kapal agar melaksanakan kewajiban untuk mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal. . Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian law in book atau studi kepustakaan dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach), konseptual (conceptual approach), sejarah (historical approach), dan sistem (system approach). Relevansi dalam penelitian ini menitik beratkan padatanggung jawab yuridis pemilik (owner) kapal atas kecelakaan kapal yang tidak mengasuransikan penyingkiran kerangka kapal (wreck removal insurance) pada saat kapalnya mengalami musibah tenggelam dan kondisi keuangan perusahan pemilik kapal tersebut sudah tidak ada biaya untuk penyingkiran kerangka kapalnya. Analisis dan pembahasan menunjukkan tanggung jawab owner kapal terkait dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal di Indonesia melibatkan kewajiban kepada pemerintah sesuai regulasi, serta tanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran dan keamanan laut; sementara tanggung jawab kepada pihak pengirim bersifat kolektif, dan tidak menjaminkan kapalnya dengan asuransi dapat mengakibatkan tanggung jawab mutlak yang melanggar hukum. Upaya pemerintah untuk mendorong pemilik kapal agar melaksanakan kewajiban mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal meliputi perlindungan hukum, insentif premi asuransi, sosialisasi manfaat asuransi, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, termasuk melibatkan pihak perbankan dalam proses pencairan kredit modal usaha kepada pemilik kapal.Kesadaran akan pentingnya pemenuhan asuransi penyingkiran kerangka kapal oleh pemilik kapal yang menganggap bahwa berdasarkan ketentuan Internasional yang diatur dalam The Nairobi International Convention on The Removal of Wreck Tahun 2007, kapal yang wajib diasuransikan penyingkiran kerangka adalah yang berukuran 300 Gross Tonnage ke atas, walaupun ketentuan tersebut saat ini belum diratifikasi oleh Indonesia. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Owner Kapal, Kecelakaan Kapal, penyingkiran kerangka kapal. / The purpose of this research is to determine, analyze, and explain the responsibilities of ship owners in the event of collisions/accidents involving their ships in Indonesia, as well as the efforts of the government to encourage ship owners to fulfill their obligation to insure their ships with wreck removal insurance. The method employed in this research is a normative juridical method, utilizing law in book or literature study approach through statutory regulations (statute approach or legislation regulation approach), conceptual approach, historical approach, and system approach. The relevance of this research focuses on the legal responsibilities of ship owners regarding the lack of wreck removal insurance when their ships encounter sinking accidents and the financial condition of the ship owner's company no longer allows for the removal of the wreck. Analysis and discussion indicate that ship owners' responsibilities regarding wreck removal insurance in Indonesia involve obligations to the government according to regulations, as well as responsibilities for maritime safety and security. Failure to insure their ships can lead to absolute liability that violates the law. Government efforts to encourage ship owners to insure their ships with wreck removal insurance include legal protection, insurance premium incentives, awareness campaigns about the benefits of insurance, and strict law enforcement, including involvement of banking institutions in the process of disbursing business capital loans to ship owners. Awareness of the importance of complying with wreck removal insurance by ship owners is highlighted, with reference to the provisions of the International Nairobi Convention on The Removal of Wreck 2007, even though Indonesia has not ratified these provisions. Keywords: Responsibility, Ship Owner, Ship Accident, Wreck Removal Insurance

Actions (login required)

View Item