Dampak, Peran Republik Indonesia dan Negara Asean Terkait Peraturan Tentang Pencemaran Kabut Asap Akibat Perusakan Hutan

Monintja, Immanuel Heinge (2015) Dampak, Peran Republik Indonesia dan Negara Asean Terkait Peraturan Tentang Pencemaran Kabut Asap Akibat Perusakan Hutan. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (594kB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (305kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (299kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (327kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (92kB)
	Text (DaftarPustaka) DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (222kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (6MB)

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia semakin mendapatkan perhatian internasional dan harus segera ditindaklanjuti. Kebakaran hutan dan lahan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian pada negara asal tempat terjadinya kebakaran, namun juga kerugian pada negara lain berupa pencemaran asap lintas batas Negara di Malaysia. Hal tersebut menimbulkan pertangungjawaban negara (Indonesia) karena kejadian pencemaran asap lintas batas yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu yang mengkaji ketentuan hukum positif maupun asa-asas hukum, dalam pencemaran lintas batas negara akibatdari kebakaran hutan ini dapat kita lihat bahwa lahirnya suatu pertanggung jawaban adalah suatu kewajiban bagi Indonesia, karena Indonesia telah melakukan kelalaiandalam rangka pengelolaan hutan dan ini merupakan kegagalan dalam menerapkan standar langkah – langkah pengelolaan hutan dan pencegahan terhadap kebakaranhutan hingga menimbulkan pencemaran udara hingga keluar batas yurisdiksinya. Pemerintah Indonesia seharusnya memberikan penyuluhan tentang betapa pentingnya memeliharan hutan bagi kelangsungan kehidupan kepada seluruh lapisan masyarakat agar bersama – sama dalam menjaga kelestarian hutan dan memperkuat penerapan tentang pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan guna menghindari kerusakan lingkungan dan pencemaran asap. Pemerintah harus lebih selektif dalam penerbitan izin ekplorasi dan ekspoitasi hutan, serta melakukan pengawasan dan kontrol secara berkelanjutan terhadap perusahan – perusahan yang memiliki izin. Pemerintah harussegera meratifikasi The 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002, karena tujuan dari Agreement tersebut adalahuntuk mencegah dan memonitor transboundary haze pollution yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang sebaiknya dilakukan dengan upaya-upaya nasional dan dengan kerjasama regional daninternasional. Ini merupakan peluang yang sangat baik untuk mencari jalan keluar dalam peristiwa kebakaran hutan. / Forest and land fires are increasingly occurring in Indonesia received international attention and must be followed up immediately. Forest and land fires do not only cause losses in the country of origin where the fire occurred, but also losses in other countries in the form of cross-border smoke pollution in Malaysia. This creates state responsibility (Indonesia) due to incidents of cross-border haze pollution cause disruption to the environment of other countries actions that conflict with legal principles international. This research uses a normative juridical method, namely that examine positive legal provisions and legal principles, in cross-border pollution resulting from forest fires can we see that the birth of responsibility is a obligation for Indonesia, because Indonesia has done negligence in the context of forest management and this is a failure in implementing standard forest management measures and preventing forest fires and causing pollution air to outside its jurisdictional limits. The Indonesian government should provide education about how important it is to maintain forests for sustainability life to all levels of society together in preserving forests and strengthening the implementation of prevent forest and land fires from occurring environmental damage and smoke pollution. The government must do more selective in issuing permits for forest exploration and exploitation, as well as carry out continuous supervision and control over companies that have permits. The government must act immediately ratify the 1997 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002, because the aim of the Agreement is to prevent and monitor transboundary haze pollution caused by forest fires which should be done by national efforts and with regional and international cooperation. This is an excellent opportunity to find a way out in a forest fire event.

Actions (login required)

View Item