Analisis Yuridis tentang Problematika Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Natalia, Sondang (2024) Analisis Yuridis tentang Problematika Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (318kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (362kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (366kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (386kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (246kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (286kB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan badan legislatif yang memiliki legitimasi paling kuat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Namun dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat berbagai problematika yang dihadapi oleh DPR. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana peraturan terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan undang-undang, dan apakah permasalahan dalam pembentukan undang-undang yang dihadapi oleh DPR pada saat ini. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder tediri dari buku-buku yang relevan dengan latar pemeriksaan, jurnal ilmiah, artikel dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier tediri dari KBBI dan kamus hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembentukan undang-undang oleh DPR mengalami beberapa permasalahan yakni mengalami konflik norma, tumpang tindih, inkonsisteni, multitafsir, dan tidak operasional. Permasalahan lainnya terdiri dari permasalahan penafsiran, permasalahan penerapan, dan permasalahan kapasitas sumber daya manusia. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia wajib berpedoman sesuai dengan konsep negara hukum Pancasila, mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, mengedepankan asas (equality before the low), sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dijalankan oleh lembaga kredibel yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat Indonesia. / The House of Representatives is the legislature with the strongest legitimacy in legislation in Indonesia. However, in the process of legislation, there are various problems faced by The House of Representatives. The problem in this thesis is how regulations relate to the authority of the People's Representative Council in legislation making, and what is the problems in the legislation making that the House of Representative is facing at the moment. It is a form of normative juridical study that is being done. The approaches applied were a legal approach and a conceptual approach. In this research, the primary legal materials used consist of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2014 about People’s Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representative Board, Regional House of Representatives (MD3) and Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2019 about Amandements to Law Number 12 of 2011 about Formulation of The Law. Secondary legal material consists of books relevant to the background of the examination, scientific journals, articles and internet related to the object of research. Tertiary legal material from the Great Dictionary of the Indonesian Language and the law dictionary. The conclusions of this research indicate that Formulation of The Law by the House of Representatives is facing a number of problems, including conflict of norms, overlapping regulations, and a lack of effectivenes. Other issues consist of interpretation problem, implementation problem, and capacity problem, the formulation of the law in Indonesia must be guided to the concepts of the Pancasila rule of law, and prioritize the concept equality before the law, according to the basis of legislatives regulations that conducted by a credible institution democratically elected by the people of Indonesia.

Actions (login required)

View Item