Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Kerugian yang Dialami Pemberi Kerja Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn)

Sianturi, Esra Istia (2024) Analisis Yuridis Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Kerugian yang Dialami Pemberi Kerja Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2021/PNMdn). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (407kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (810kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (544kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (158kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (208kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB)

Abstract

Suatu perjanjian kerja dibentuk atas dasar kesepakatan antara pihak pengusaha dan pihak pekerja, dengan persyaratan sah yang harus dipenuhi. Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan secara sepihak ketika tidak ada kesepakatan tertulis antara keduanya. Undang-undang menjamin pembentukan perjanjian, baik secara tertulis maupun lisan, untuk mencegah ketidakseimbangan antara pengusaha dan pekerja, serta untuk menghindari potensi penyalahgunaan hak oleh kedua belah pihak. Pentingnya perjanjian kerja tertulis ditekankan oleh undang-undang sebagai langkah untuk melindungi pekerja dari potensi penyalahgunaan oleh pengusaha. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, kewajiban utama adalah memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terkena dampak. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021. Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang ditopang Bersama data yang diperoleh dari data kepustakaan diantaranya buku-buku,peraturan perundang-undangan,serta putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK dalam Putusan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.Sus -PHI/2021/PN Mdn yang menghukum tergugat untuk membayarkan hak-hak pekerja berupa 2(dua) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan perundang-undangan.Kata Kunci :perjanjian kerja,pemutusan hubungan kerja,perlindungan hukum. / The work agreements are based on the negotiation between the company and employees. As an agreement, the work agreement should fulfill the legal elements of an agreement. Work contract termination cannot be held one-sided only since it is not written legally on the contract or agreement. The law guarantees the existence of agreement, whether it is verbal or written. To anticipate an unequal position between employees and the entrepreneur, the law emphasize the importance of written work contract and law protection that is given to the retired workers. The existence of the work agreement make the position of company and workers as a legal certainty, mainly when the work termination occurs. With the termination of employment relations by employers, employers must fulfill the rights of laid-off workers so that workers receive legal certainty and legal protection in accordance with applicable legal provisions such as Law No. 6 of 2003 concerning Employment and Government Regulation No. 35 of 2021. The type of research used in this writing is normative juridical research with a statutory approach and a case approach, which is supported by data obtained from library data including books, statutory regulations and court decisions. Based on research results, legal protection for workers who are laid off in the Medan State Decision Number: 113/Pdt.Sus -PHI/2021/PN Mdn which punishes the defendant to pay workers' rights in the form of 2 (two) times the Severance Pay, Periodic Rewards Work, and Replacement Money in accordance with statutory provisions.Keywords : Work agreement,termination of employment relationship ,legal protection

Actions (login required)

View Item