Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam

Dinata, Dinata and Erfan, Erfan and Tehupeiory, Aartje and Widiarty, Wiwik Sri (2023) Menerapkan Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal Untuk Meningkatkan Prosedur Operasional di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. JURNAL CAHAYA MANDALIKA, 3 (2). pp. 1008-1018. ISSN 2721 4796

	Text MenerapkanKebijakanPerpanjanganSertifikatKapal.pdf Download (438kB)
	Text (Hasil_Turnitin) HasilTurnitinMenerapkanKebijakanPerpanjanganSertifikatKapal.pdf Download (2MB)

Abstract

kapal untuk kegiatan laut yang legal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Sejalan dengan ISM Code dan Konvensi SOLAS, yang memprioritaskan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, studi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis faktorfaktor dan hambatan yang mempengaruhi Kebijakan Perpanjangan Sertifikat Kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Kedua, mengkaji implementasi kebijakan tersebut di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya faktor pendukung seperti unsur internal dan eksternal, serta faktor penghambat seperti sumber daya manusia yang kurang memadai dan penggunaan sertifikat sementara. Kesimpulannya menekankan perlunya upaya optimalisasi oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Pangkal Balam untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi yang mempengaruhi kegiatan operasional kapal. Kata kunci: Implementasi, Syahbandar, Sertifikat, Otoritas, Pangkal Balam / The research underscores the vital role of an active certificate and ship letter for legal sea activities, in compliance with Law Number 17 of 2008. This law mandates sailing approval letters issued by the Syahbandar. Aligned with the ISM Code and SOLAS Convention, which prioritize ship safety and marine environmental protection, the study pursues two main objectives. Firstly, it aims to analyze factors and obstacles influencing the Ship Certificate Extension Policy at the Class IV Pangkal Balam Harbour Authority Office. Secondly, it scrutinizes the policy's implementation at the Office of the Shipmaster and Port Authority Class IV Pangkal Balam. Utilizing a qualitative method with a normative juridical approach, the findings reveal supporting factors like internal and external elements, and inhibiting factors such as insufficient human resources and temporary certificate use. The conclusion stresses the necessity for optimization efforts by the Office of Kesyahbandaran and Port Authority Class IV Pangkal Balam to enhance the policy's implementation, considering the identified factors affecting the ship's operational activities. Keywords: Implementation, Syahbandar, Certificate, Authority, Pangkal Balam

Actions (login required)

View Item