Analisis Hukum Perjanjian Tertutup pada Sengketa Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus: Perkara KPPU No. 22/KPPU-I/2016)

Lumbanradja, Kamser (2024) Analisis Hukum Perjanjian Tertutup pada Sengketa Persaingan Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Studi Kasus: Perkara KPPU No. 22/KPPU-I/2016). S1 thesis, Universitas Kristen Indonesia.

	Text (Hal_Judul_Daftar_Isi_Abstrak) HalJudulDaftarIsiAbstrak.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (2MB)
	Text (BAB_I) BABI.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (685kB)
	Text (BAB_II) BABII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (765kB)
	Text (BAB_III) BABIII.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (336kB)
	Text (BAB_IV) BABIV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (584kB)
	Text (BAB_V) BABV.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (330kB)
	Text (Daftar_Pustaka) DaftarPustaka.pdf Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (457kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (223kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yuridis terkait pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan bagaimana peran KPPU seharusnya dalam melaksanakan putusannya untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dengan meneliti “bagaimana bentuk suatu Perjanjian Tertutup yang dilarang sesuai dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999?” dan “bagaimana penerapan hukum UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perkara No. 22/KPPU-1/2016?” Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan didukung studi kasus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kelemahan peran yang dimiliki oleh KPPU adalah tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penggeledahan, dan penyitaan dalam melakukan pemeriksaan. Penyitaan dalam melakukan pemeriksaan perkara persaingan usaha. Selain itu, perlu untuk membentuk suatu program guna mengorganisir setiap tindakan maupun keputusan yang ada. Dalam penelitian hukum normatif ini, norma-norma hukum positif yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan judul yang diangkat. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih saja terjadi ketidakpastian akan putusan KPPU dan kurangnya keadilan dalam pengambilan pertimbangan oleh hakim dalam putusan perkara No. 22/KPPU-1/2016 yang menimbulkan keberatan dari pihak-pihak dalam perkara tersebut. Kata Kunci : Perjanjian Tertutup, KPPU. / This study aims to determine the juridical constraints related to the implementation of the Decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in order to realize legal certainty and how the role of KPPU should be in implementing its decisions to realize legal certainty in enforcing business competition law in Indonesia by examining “how the form of a prohibited Closed Agreement in accordance with Article 15 Paragraph (3) UU No. 5 Year 1999?” and “how is the application of Law No. 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Case No. 22/KPPU-I/2016?” This research is normative research with a.statutory approach and a concept approach supported by case studies based on court decisions that have permanent legal force. The weakness of the role of the KPPU is that it does not have the authority to. conduct investigations, searches, and seizures in conducting examinations. Confiscation in conducting examination of business competition cases. In addition, it is necessary to establish a program to organize every action and decision. In this normative legal research, positive legal norms are studied in the form of laws and regulations, which are related to the title raised. This legal research focuses on case research. The results show that there is still uncertainty about the KPPU's decision and a lack of Justice in taking into consideration by the judge in Case No. 22/KPPU-1/2016 which raises objections from the parties in the case. Keywords : Closed Agreement, KPPU

Actions (login required)

View Item